RedaksiHarian – Meski demikian, kebijakan WFH itu dinilai tidak menjawab permasalahan polusi di wilayah Jakarta . Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hari Kurniawan saat konferensi pers “Situasi HAM di Indonesia Periode Semester 1 tahun 2023 dan launching Klinik HAM” di Jakarta pada Kamis, 24 Agustus 2023.

“Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk WFH terbukti hari ini tidak menjawab persoalan pengurangan polusi udara ,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Jumat, 25 Agustus 2023.

Ia pun mengatakan bahwa seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah penekanan terhadap tingkat emisi yang tinggi di Jakarta . Salah satunya adalah dengan membangun ruang terbuka hijau agar udara bisa tersaring.

ADVERTISEMENT

“Membangun ruang-ruang terbuka hijau, bukan menghancurkan ruang terbuka hijau kemudian dijadikan apartemen-apartemen,” ujarnya.

Selain itu, Hari Kurniawan mengatakan bahwa industri di sekitar wilayah Jakarta juga harus dipantau. Ia meminta pemberian hukuman juga dilakukan kepada pabrik yang dinilai mencemari lingkungan.

Menurutnya, pengetatan mengenai uji emisi terhadap cerobong asap yang berada di pabrik-pabrik pun harus ada.

“Kalau WFH dianggap menjawab persoalan terkait pencemaran udara, ini bukan tidak menjawab, tetapi justru yang harus menjawab bagaimana membangun ruang terbuka hijau, memberikan penekanan, hukuman kepada pelanggaran pencemaran,” ucapnya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin menjelaskan bahwa polusi tercipta sebagai hasil pembakaran yang tidak sempurna dan debu serta diperparah dengan kondisi cuaca seperti kemarau, dan angin.

Pihaknya pun mendorong lebih banyak penggunaan transportasi bus listrik untuk mengurangi debu sekaligus aktivitas yang menimbulkan pembakaran, yang merupakan sumber polusi udara .“Kita coba dorong transportasi publik. Nanti tugas kami dengan Pemda DKI Jakarta dan lain-lain bagaimana bisa mengakselerasi lagi rencana Pemda agar yang di-cover bisa lebih banyak, bus listrik lebih banyak lagi dan sebagainya,” tuturnya.

Tak hanya soal transportasi umum berbasis listrik, Rachmat juga mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi berbasis listrik.***