redaksiharian.com – – Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) Yahya Cholil Staquf tidak mempermasalahkan pernyataan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang mengaku bakal “cawe-cawe” dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Yahya berpandangan, pernyataan Jokowi bakal “cawe-cawe” itu merupakan bentuk tanggung jawab untuk memelihara stabilitas politik.

“Kita sih tidak melihat soal cawe-cawe-nya ya, ini soal upaya Presiden untuk melaksanakan tanggung jawab memelihara stabilitas,” kata Yahya seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Selain itu, Yahya berpendapat bahwa wajar saja Jokowi berbicara soal “cawe-cawe” di depan partai politik pendukungnya.

“Kalau mau dilihat dari sudut lain ya, itu presiden, presiden koalisi. Kalau ngomong dengan partai koalisinya kan wajar saja soal cawe-cawe,” ujarnya.

Yahya juga mengaku tidak membicarakan soal “cawe-cawe” tersebut bertemu dengan Jokowi hari ini.

Ia mengatakan, tidak ada pembicaraan soal politik dalam pertemuannya dengan Jokowi.

“Enggak ada (pembicaraan politik). Endak ada karena saya kira enggak patut. Ini NU, masak ngomong politik tidak pada tempatnya,” ujar Yahya.

Yahya mengaku, ia datang ke Istana untuk melaporkan sejumlah agenda besar yang digagas PBNU kepada Jokowi.

Untuk diketahui, Jokowi mengaku bakal “cawe-cawe” demi bangsa dan negara ketika menjamu pemimpin redaksi media massa pada Senin (29/5/2023) lalu.

Sikap Jokowi yang bakal :cawe-cawe” ini lantas memunculkan pro dan kontra di tengah publik.

Seusai membuka Rapat Kerja Nasional PDI-P pada Selasa (6/6/2023) lalu, Jokowi akhirnya buka suara soal gaduh pengakuan dirinya ikut “cawe-cawe”.

Menurut Jokowi, ia wajib “cawe-cawe” dalam transisi kepemimpinan nasional sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai presiden.

Cawe-cawe itu kan sudah saya sampaikan bahwa saya menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024,” kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku tak ingin penyelenggaran pemilihan presiden (Pilpres) 2024 tersandung hambatan.

Pasalnya, ia mengatakan, proses transisi kepemimpinan nasional berpotensi memunculkan riak-riak persoalan.

Oleh karenanya, ikut campur yang dimaksud Jokowi untuk memastikan pesta demokrasi berjalan baik.

“Ya harus menjaga agar transisi kepemimpinan nasional serentak pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara bangsa,” ujar Jokowi.

“Masa riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diam? Kan enggak lah,” katanya lagi menegaskan.