redaksiharian.com – Staf Khusus Bidang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Perekonomian Rizal Affandi Lukman mengatakan peluang penyaluran pendanaan untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih terbuka lebar.
Pendanaan untuk Program PSR dapat dilakukan baik oleh pelaku usaha swasta maupun lembaga keuangan seperti perbankan.
“Saat ini pemerintah belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk Program PSR karena program ini membutuhkan biaya sekitar Rp50 hingga Rp65 juta untuk setiap hektare kebun sawit,” kata RizalAffandiLukman dalam Diskusi Palm Oil Financing Forum daring diikuti di Jakarta, Selasa.
Bahkan, apabila ditanam di lahan gambut, biaya peremajaan perkebunan kelapa sawit menjadi lebih tinggi mencapai Rp89 juta per hektare untuk proses mulai dari penanaman bibit hingga memproduksi buah.
Sementara itu, pemerintah hanya dapat memberikan dukungan senilai Rp30 juta per hektare kebun sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dimana setiap pemilik kebun dibantu meremajakan maksimal 4 hektare kebunnya.
“Hal ini menciptakan peluang bagi pihak di luar pemerintah termasuk swasta dan lembaga keuangan perbankan untuk turut menyukseskan Program PSR,” ucapnya.
Keberhasilan program PSR merupakan awal dari peningkatan produksi perkebunan kelapa sawit yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
Selain itu Program PSR, petani juga perlu mencapai standar keberlanjutan yang lebih tinggi dengan memperoleh sertifikasi untuk memenuhi standar global.
“Dengan mencapai sertifikasi, produksi petani mudah-mudahan dapat memenuhi rantai pasok atau supply chain minyak sawit dengan harga yang relatif rendah,” katanya.