redaksiharian.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah saat mengendalikan penyakit hipertensi di dalam masyarakat.
“Mohon diingat bahwa hipertensi merupakan faktor risiko tertinggi penyebab disabilitas dan penyebab kematian ke empat di Indonesia,” kata Ketua Tim Kerja Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Kemenkes Fatcha Nuraliyah dalam Webinar: Cegah dan Kendalikan Hipertensi untuk Hidup Sehat Lebih Lama yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.
Fatcha menuturkan bahwa capaian pelayanan hipertensi yang sesuai standar dan kepatuhan pengobatan di berbagai daerah terpantau belum optimal. Hal ini terjadi karena multifaktor, salah satunya adalah monitoring penerapan SPM Bidang Kesehatan di kabupaten/kota yang masih harus ditingkatkan.
Sehingga membutuhkan keterlibatan puskesmas, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dalam memperkuat pencatatan dan pelaporan.
Tidak optimalnya pencatatan data juga terjadi di dalam akselerasi sistem pencatatan dan pelaporan faktor risiko penyakit, registri penyakit dan laboratorium kesehatan yang terintegrasi untuk memeriksa pasien hipertensi.
Masalah lain yang dirinya soroti terjadi di daerah adalah kurang dipastikannya ketersediaan dan kecukupan obat-obatan hipertensi serta akses layanan dan deteksi dini komplikasi di fasilitas kesehatan.
Hal itu menjadi salah satu penyebab kepatuhan pasien untuk meminum obat dengan protokol pengobatan hipertensi jadi belum optimal.
Tantangan lainnya adalah promosi kesehatan terutama pada keluarga penyandang hipertensi. Dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak dan kurangnya pemantauan oleh anggota keluarga, kepatuhan pasien untuk meminum obat secara rutin dan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat masih rendah.
Dengan demikian, Fatcha meminta agar seluruh dinas kesehatan di daerah dan fasilitas kesehatan untuk mulai memperhatikan masalah-masalah tersebut, sehingga pendataan dalam dashboard pantauan pemerintah terhadap penyakit hipertensi bisa terus mendapatkan angka secara riil di lapangan.
Ia mengatakan kerja sama yang baik bisa membantu masyarakat terhindar dari penyakit hipertensi yang pada umumnya tidak memperlihatkan gejala. Bagi pihak terkait, juga bisa memperkuat penanganan hipertensi melalui transformasi sistem kesehatan yang saat ini sedang benar-benar menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia.
“Kita perlu sikapi bersama agar mampu melakukan pengendalian faktor risiko hipertensi secara terintegrasi dan berkesinambungan,” ujarnya.