redaksiharian.com – – Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan guna mencapai target menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi nol persen di penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 2024.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memastikan anggaran program pengentasan kemiskinan ekstrem betul-betul difokuskan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Kita akan optimalkan supaya tidak ke mana-mana anggaran itu, harus memang untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem,” kata Ma’ruf Amin seusai rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
“Karena itu, mungkin ada semacam pergeseran-pergeseran (anggaran) untuk mendukung percepatan (pengentasan) kemiskinan ekstrem,” ujarnya lagi.
Ma’ruf Amin mengatakan, anggaran untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem saat ini terbagi di sejumlah pos.
Ke depannya, anggaran-anggaran itu akan digeser ke pos-pos tertentu yang benar-benar difokuskan pada program pengentasan kemiskinan ekstrem.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mencontohkan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik selama ini diklaim sebagai bentuk bantuan untuk orang miskin .
Namun, kenyataannya subsidi BBM juga dinikmati oleh orang-orang yang mampu. Sedangkan orang miskin justru tidak menikmatinya karena mereka tidak memiliki kendaraan pribadi.
Begitu pula dengan subsidi listrik 450 watt yang sesungguhnya lebih banyak dipakai di rumah-rumah kos sehingga tidak menjangkau masyarakat miskin.
“Pak Wapres menyarankan supaya lebih spesifik, sehingga pergeseran anggaran itu yang mana sih yang betul-betul nanti untuk (pengentasan) miskin ekstrem,” kata Muhadjir.
Akan tetapi, Muhadjir belum bisa memastikan anggaran di sektor mana saja yang akan dialihkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Pak Wapres sudah menginstruksikan kepada Pak Wakil Menteri Keuangan cobalah dicari, disiasati itu agar pemberian anggaran yang lebih spesifik untuk miskin ekstrem itu,” ujarnya.
Bantuan multiprogram
Selain menggeser sejumlah pos anggaran, pemerintah juga akan membolehkan masyarakat ekstrem menerima lebih dari satu jenis bantuan pemerintah.
“Sesuai arahan dari Pak Presiden dan juga diperkuat oleh Pak Wakil Presiden, saya sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk yang miskin ekstrem itu bisa mendapatkan bantuan multiprogram,” kata Muhadjir.
Lewat ketentuan ini, warga miskin ekstrem dapat memperoleh beragam rupa bantuan. Sebelumnya, mereka hanya boleh menerima satu jenis bantuan agar tidak tumpang tindih.
Dengan demikian, seorang warga dapat menerima bantuan sosial atau bantuan pangan nontunai dari Kementerian Sosial, bantuan dari dana desa, bantuan sosial dari pemerintah daerah secara sekaligus.
Harapannya, beragam bantuan yang diterima dapat membuat meningkatkan daya beli atau purchasing power parities hingga melampaui garis kemiskinan sebesar 1,9 dollar AS.
“Sampai nilai nominalnya sesuai batas kemiskinan ekstrem, yaitu 1,9 dollar AS per hari itu bisa terpenuhi,” ujar Muhadjir.
Selain itu, pemerintah juga akan memudahkan akses pembiayaan yang murah kepada masyarakat miskin ekstrem , misalnya dengan mengurangi atau subsidi bunga pinjamannya.
“Bagi mereka yang betul-betul sudah tidak mungkin diberdayakan karena alasan tertentu, misalnya karena difabel atau menderita gangguan tertentu sehingga tidak bisa produktif lagi, itu 100 persen akan ditangani menjadi tanggung jawab negara,” kata Muhadjir.
Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada September 2022, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia tercatat sebesar 1,74 persen.
Sementara itu, data Bank Dunia menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia berada di angka 1,5 persen pada 2022.
Menurut Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari 1,9 dollar AS atau Rp 10.739/orang/hari atau Rp 322.170/orang/bulan.