redaksiharian.com – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan resmi memimpin Satuan Tugas (satgas) Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dengan mandat ini, Luhut akan memimpin satgas yang memiliki lima tugas utama.

Adapun hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI nomor 14 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Keppres ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanggal 13 Juni 2023.

– Melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan, data, serta dokumen yang diperlukan dalam rangka percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN Nusantara.- Menentukan langkah-langkah strategis dan terobosan yang diperlukan untuk percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN Nusantara.- Menetapkan langkah-langkah percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN Nusantara.- Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antar kementerian/lembaga dalam percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN Nusantara.- Memfasilitasi kemudahan berusaha di IKN Nusantara.

Sebagai Ketua Satgas, Luhut bakal memimpin sejumlah menteri Jokowi yang menjadi anggota satgas, misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan lainnya.

Sebelumnya, Luhut mulai menjalankan peran barunya sebagai Satgas Percepatan Investasi di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Luhut mengaku sudah dua kali berkunjung ke IKN setelah diberi tugas baru oleh Jokowi.

Menurutnya, masalah utama investasi di IKN saat ini adalah soal skema pembelian tanah. Saat ini juga harga tanah di IKN sedang dihitung-hitung dan disiapkan mekanisme pembeliannya.

Luhut bilang perhitungan harga tanah di IKN bakal kelar bulan depan. Dia menargetkan urusan jual beli tanah di IKN akan selesai persiapannya 27 Juli 2023.

“Paling penting pertama itu bahwa ini sekarang, ini yang harus diselesaikan sekarang. Saya kejar, 27 Juli targetnya selesai, harganya berapa, siapa yang mau beli dan mau masuk itu yang akan kita lakukan,” ungkap Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Jumat (9/6/2023).

“Semua kuncinya di tanah dan harga tanah, oleh karena itu valuasi tanah kita minta appraisal menghitung,” tegasnya.