redaksiharian.com – Sekertaris Umum Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Sulawesi Selatan, Prof. Dr. K.H. Muammar Bakry, Lc, M.Ag, menilai, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kegiatan buka puasa bersama (Bukber) di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara ditiadakan sangat baik. Dia bahkan sangat mendukung arahan tersebut karena demi kemaslahatan umum.
Muammar menilai, selain alasan kesehatan, arahan Jokowi itu juga dapat mengubah kebiasaan para pejabat yang mengadakan Bukber tapi hanya mengundang figur besar atau kalangan pejabat saja. Menurutnya, Islam menganjurkan untuk memberi buka puasa orang yang membutuhkan, seperti orang miskin dan yatim.
“Saya menyarankan kepada pejabat yang mengadakan buka puasa bersama agar menyumbangkan ke panti asuhan atau ke masjid saja sehingga lebih efektif,” tutur dia di Makassar, Jumat 24 Maret 2023, seperti dikutip dari laman resmi MUI .
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, anggaran Bukber untuk jajaran pejabat pemerintah bakal dialihkan usai adanya arahan dari Jokowi. Anggaran tersebut menurutnya akan dialihkan menjadi anggaran bantuan kepada masyarakat.
“Saya, semua, tidak boleh buka puasa bareng. Itu maksudnya kalau ada anggaran, anggarannya itu dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang lebih perlu,” tuturnya di Jakarta, Jumat.
“Kalau makan bareng, buka bareng, yang makan kita-kita juga. Tapi, kalau anggaran itu yang di kabupaten, di kota, di provinsi yang di kementerian, anggaran itu bisa diberikan sembako kepada masyarakat agar lebih bermanfaat,” ujarnya lagi seperti dilaporkan Antara.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebut, jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju bakal mengikuti arahan Jokowi tentang melarang diadakannya Bukber selama Ramadhan 2023. Menurutnya, Jokowi bukan melarang, tapi menyampaikan arahan karena melihat kondisi dan situasi.
“Kami sebagai anak buah ya pasti akan mengikuti dong arahan Presiden,” katanya di Jakarta, Jumat.
Dia tak menampik, arahan Jokowi itu bakal membuat citra Jokowi dicap anti terhadap Islam. Namun dia menekankan, arahan tersebut hanya terkait Bukber.
“Enggak kok, buka bersama (saja) kok. Enggak lah, Presiden sangat concern terhadap Islam, Presiden sangat perhatian dengan umat Islam,” tuturnya menegaskan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, arahan Jokowi itu hanya berlaku bagi para menteri dan bagi kepala lembaga.
“Yang pertama bahwa buka puasa atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, Menteri, dan kepala lembaga pemerintah,” ujar Pramono seperti dilaporkan PMJ News.
Dia memastikan, larangan Bukber yang termaktub dalam surat edaran itu tak berlaku bagi masyarakat umum. Sehingga bisa menyelenggarakan Bukber.***