redaksiharian.com – Pemerintah Jepang berencanamendorong secara “agresif” partisipasi wanita dalam masyarakat, terutama dalam politik, kata juru bicara pemerintah Hirokazu Matsuno, Rabu.
Sebuah laporan tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) memperlihatkan bahwa Jepang masih berjuang memperkecil ketimpangan jender.
Menurut WEF, kesetaraan jender di Jepang saat ini menempati peringkat 125 dari 145 negara, sedangkan tahun lalu berada di peringkat 116.
“Kita harus bisa menerima situasi di negara kita saat ini,” kata Matsuno, yang juga kepala sekretariat kabinet Jepang dalam sebuah pemaparan.
Partisipasi dan kesempatan di bidang ekonomi, kategori yang mencakup partisipasi di bidang tenaga kerja, kesetaraan upah dan pendapatan, Jepang berada di peringkat ke-123, terendah di antara negara-negara Asia Timur dan Pasifik.
Sementara, kesetaraan dalam pemberdayaan politik, Jepang berada di posisi 138 atau salah satu yang terendah di dunia, dan tertinggal dari China, Arab Saudi, dan Turki.
Hanya ada dua perempuan dari 19 orang menteri kabinet Perdana Menteri Fumio Kishida, sedangkan dalam keanggotaan lembaga legislatif,hanya 10 persen kaum wanita.
Para investor, terutama yang berasal dari luar negeri, mendorong bisnis Jepang agar lebih menyeragamkan tatanan pengurus, yang secara tradisional dikuasai para pria berusia lebih tua.
Menurut surat kabar ekonomi Nikkei, Norges Bank Investment Management, perusahaan pengelola kekayaan terbesar dunia, akan menentang penunjukan pejabat papan atas di perusahaan Jepang yang tidak memiliki anggota perempuan.
Pemerintahan Kishida bulan lalu mengeluarkan inisiatif kesetaraan jender, dengan target setidaknya 30 persen posisi teratas perusahaan ditempati oleh perempuan pada akhir dekade ini atau naik dari 2,2 persen pada Juli 2022.
Para pemilik suara dan aktivis juga mendorong para politisi agar bertindak. Partai Demokratik Liberal yang berkuasa bulan ini mengajukan rencana untuk meningkatkan persentasekeanggotaan di DPR menjadi 30 persen.
Reuters