RedaksiHarian – Jalanan di DKI Jakarta masih macet padahal penerapan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home ( WFH ) sudah diterapkan. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara terkait situasi tersebut.
Sistem WFH tersebut diberlakukan untuk Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta . Sedangkan pegawai yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tetap bertugas di kantor.
Adapun kebijakan ini baru diberlakukan sejak 21 Agustus kemarin dan akan diterapkan hingga 21 September. Pemprov DKI memberlakukan WFH sebagai salah satu upaya mengurangi kemacetan juga polusi udara.
ADVERTISEMENT
Menurut Heru Budi pihak Pemprov tidak bisa disalahkan terkait kemacetan tersebut. Mobilitas di Jakarta kata Heru mencakup puluhan juta orang. Ia menyebut jumlah pegawai di Pemprov DKI sebesar 25.000 orang.
“Pemprov DKI hanya 25.000 orang, sedangkan pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta lho,” kata Heru Budi di Jakarta , Rabu 23 Agustus 2023.
Heru mendorong perusahaan di Jakarta memberlakukan sistem kerja hybrid. Meski tidak bekerja di kantor, perusahaan memerhatikan pertumbuhan ekonomi masing-masing.
“Sehingga harapan saya semua juga bisa ikut, tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi, diatur sendiri,” ujarnya.
Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta memberlakukan WFH untuk upaya menekan polusi juga mengurangi kemacetan di Ibu Kota.
Di samping penerapan kebijakan WFH , Pemprov DKI juga bersiap menggelar razia kendaraan yang belum maupun tak lolos uji emisi.
Razia tersebut rencananya digelar mulai 1 September mendatang dengan terlebih dahulu melaksanakan uji coba pada 25 Agustus.
“Per September, Oktober, November itu akan ada tilang uji emisi yang akan dilakukan bersama Dishub, POM TNI kemudian pihak dari Polda Metro Jaya,” kata Asep di Gedung DPRD DKI, Selasa, 22 Agustus 2023.***