redaksiharian.com, Bogor – Pemerintah menanggapi dampak konflik di Kawasan Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi dalam negeri, khususnya terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lonjakan harga minyak global akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran menjadi faktor utama yang memengaruhi biaya BBM.
Kenaikan harga BBM membuat pemerintah mengambil langkah cepat untuk menyeimbangkan anggaran, alih-alih memangkas subsidi BBM dan listrik, termasuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga, termasuk kemungkinan pemotongan gaji pejabat negara.
Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah untuk menelaah opsi tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa kajian mengenai pemotongan gaji pejabat saat ini sedang dilakukan.
“Sedang kita rinci kajiannya. Meski dari sisi pasokan BBM aman, langkah ini wajar dilakukan,” ujar Prasetyo saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).
Prasetyo menekankan bahwa penghematan anggaran sebaiknya dimulai dari unsur pemerintahan, baik kementerian maupun lembaga. Langkah-langkah efisiensi dapat meliputi migrasi ke transportasi publik dan pengurangan penggunaan kendaraan dinas.
Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya penting di saat krisis, tetapi juga dalam kondisi normal, sehingga pemerintah bisa belajar mengelola anggaran secara lebih hemat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi wacana pemotongan gaji pejabat. Ia tidak memberikan jawaban tegas terkait keputusan tersebut, namun menyebut bahwa jika opsi itu diambil, hal itu bukan masalah karena besaran gaji saat ini dianggap cukup besar.
“Ya tidak apa-apa jika gaji menteri dipangkas, sudah terlalu tinggi juga,” kata Purbaya usai kunjungannya ke Pasar Beringharjo, Yogyakarta.