redaksiharian.com, Jakarta – Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) mengumumkan sejumlah persyaratan bagi kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz selama masa gencatan senjata berlangsung.

Kebijakan ini dikeluarkan setelah pemerintah Iran menyatakan akan membuka kembali jalur pelayaran internasional tersebut, dengan syarat adanya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Kedua negara itu sebelumnya sepakat menghentikan konflik sementara selama 10 hari usai pertemuan antara Benjamin Netanyahu dan Joseph Aoun.

Berdasarkan laporan media lokal, IRGC menetapkan beberapa aturan utama bagi kapal yang melintas. Kapal sipil diwajibkan mengikuti jalur pelayaran yang telah ditentukan oleh Iran. Sementara itu, kapal militer tetap dilarang memasuki kawasan tersebut.

Selain itu, setiap aktivitas pelayaran harus mendapatkan izin dari Angkatan Laut IRGC. Pergerakan kapal juga harus sesuai dengan ketentuan masa tenang yang telah disepakati dalam konteks gencatan senjata, khususnya yang berkaitan dengan situasi di Lebanon.

Sumber yang dekat dengan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyebutkan bahwa pengaturan ini merupakan bagian dari kesepakatan lebih luas antara Iran dan Amerika Serikat terkait pengelolaan Selat Hormuz selama periode gencatan senjata dua pekan.

Pada awalnya, Iran disebut akan mengizinkan sejumlah kapal melintas setiap hari. Namun, implementasi kesepakatan tersebut sempat tertunda karena gencatan senjata di Lebanon tidak berjalan sesuai rencana, terutama karena belum melibatkan kelompok Hizbullah dalam perjanjian tersebut.

Akibatnya, Iran sempat menghentikan kembali akses pelayaran di Selat Hormuz hingga prasyarat utama, termasuk stabilitas di Lebanon, dapat dipenuhi.

Situasi kembali memanas ketika Iran hanya membuka selat tersebut dalam waktu singkat sebelum akhirnya menutupnya lagi beberapa jam kemudian. Penutupan ulang ini dipicu oleh tuduhan Teheran bahwa Amerika Serikat masih melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa negaranya tidak akan ragu menutup kembali Selat Hormuz jika tekanan dari pihak luar terus berlanjut. Ia juga menyatakan bahwa akses melalui jalur strategis tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali Iran dan bergantung pada izin yang diberikan pemerintahnya.

Kebijakan ini menegaskan posisi Iran dalam mengatur salah satu jalur perdagangan energi paling vital di dunia, sekaligus menunjukkan bahwa stabilitas kawasan sangat bergantung pada perkembangan situasi geopolitik yang masih dinamis.