redaksiharian.com, Jakarta – Pemerintah Iran dilaporkan tidak berencana melanjutkan pembicaraan dengan Amerika Serikat setelah putaran awal negosiasi antara kedua pihak berakhir tanpa kesepakatan.
Menurut sumber yang dekat dengan tim perunding, seperti dikutip oleh Fars News Agency, Teheran tetap pada posisinya dan menuntut agar seluruh persyaratan yang diajukan dapat diterima oleh pihak AS sebelum melanjutkan dialog.
Sumber tersebut menyebutkan bahwa Iran tidak berada dalam posisi mendesak untuk melanjutkan negosiasi. Bahkan, hingga tuntutan yang dianggap adil dipenuhi, kebijakan terkait Selat Hormuz tidak akan berubah.
Upaya perundingan yang berlangsung di Islamabad sejak 11 April itu gagal menghasilkan kesepakatan. Salah satu poin utama yang menjadi hambatan adalah permintaan AS agar Iran menghentikan seluruh program nuklirnya.
Wakil Presiden AS, Donald Trump, menyatakan bahwa pihaknya belum melihat komitmen kuat dari Iran untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir dalam jangka panjang. Meski demikian, ia masih berharap adanya perubahan sikap dari Teheran.
Trump juga menilai hasil perundingan ini sebagai perkembangan yang tidak menguntungkan bagi Iran. Sebelumnya, ia sempat melontarkan ancaman keras menjelang tercapainya gencatan senjata.
Namun di sisi lain, Trump menyatakan bahwa tercapai atau tidaknya kesepakatan bukanlah hal yang krusial bagi Amerika Serikat. Ia bahkan mengklaim bahwa negaranya telah berada di posisi unggul.
Setelah pembicaraan menemui jalan buntu, delegasi AS yang dipimpin oleh J.D. Vance kembali ke Washington. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian terkait kelanjutan gencatan senjata antara kedua negara.
Sementara itu, perwakilan Iran, Ataollah Mohajerani, justru menilai kegagalan negosiasi ini lebih merugikan pihak Amerika Serikat. Ia menyebut AS berupaya mendapatkan keuntungan melalui jalur diplomasi setelah tidak berhasil di medan konflik.
Di tengah situasi tersebut, Iran tetap menegaskan kontrolnya atas Selat Hormuz. Negara itu juga menyatakan bahwa kapal yang melintasi jalur strategis tersebut wajib membayar biaya transit, yang berpotensi berdampak pada distribusi energi global.