RedaksiHarian – Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi kepada sejumlah warga negara Rusia, termasuk Menteri Pendidikan Sergey Kravtsov, setelah Inggris menganggap pemerintah Rusia mendeportasi paksa anak-anak Ukraina.
Inggris menjatuhkan 13 sanksi baru sebagaijawaban atas langkah Rusia yang disebut Inggris merusak identitas nasional Ukraina”, termasuk deportasi paksa itu.
Menteri Kebudayaan Rusia Olga Lyubimova juga dijatuhi sanksi karena menggunakan jabatannyauntuk mendukung kebijakan anti-Ukraina yang diterapkan pemerintah Rusia.”
Para penerima sanksi akan dijatuhi hukuman pembekuan aset dan larangan bepergian.
“Berkaitan dengan langkah mengerikan deportasi paksa anak dan propaganda penuh kebencian yang dilakukan oleh para pendukungnya, kami melihat tujuan sebenarnya (Presiden Rusia Vladimir) Putin adalahmenghapus Ukraina dari peta,” kata Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly.
“Sanksi yang dijatuhkan hari ini ditujukan untuk meminta pertanggungjawaban para pendukung pemerintahan Putin, termasuk mereka yang ingin melihat Ukraina hancur dan kehilangan identitas nasional serta masa depannya,” sambung dia.
Kedutaan Besar Rusia di Inggris menyebut sanksi tersebut “tak masuk akal dan tidak sah secara hukum”.
Rusia juga menyatakan orang-orang yang dikenai sanksi itu termasuk orang-orang yang justru berperan dalam menyelamatkan anak-anak.
Bulan lalu, Uni Eropa juga menjatuhkan serangkaian sanksi kepada pihak-pihak yang menurut organisasi supranasional tersebut bertanggung jawab atas “pemindahan dan deportasi paksa anak-anak Ukraina serta perampasan warisan budaya Ukraina.”
Pada Juni 2022, Inggris menjatuhkan sanksi kepada Ketua Komisi Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova, atas pemindahan dan adopsi paksa anak-anak Ukraina.
Inggris mengungkapkan banyak anak Ukrainadikirim ke kamp indoktrinasi untuk “diberikan pendidikan akademik, budaya, patriotisme, dan militer yang Rusia-sentris.”
Awal bulan ini, Rusia mengaku telah membawa sekitar 700.000 anak dari zona konflik di Ukraina untuk tinggal di wilayah Rusia demi keselamatan mereka.
Pemerintah Ukrainaberhasil memulangkan sebagian dari anak-anak tersebut, namun mengungkapkan banyak anakdiduga dideportasi secara ilegal tanpa izin orang tua mereka dan otoritas Ukraina.
Pada Juni, kejaksaan Ukraina mendakwa seorang politisi Rusia dan dua tersangka asal Ukraina yang diduga membantu politisi tersebut melakukan kejahatan perang berupa deportasi puluhan anak yatim piatu asal kota Kherson.
Cleverly akan mengetuai sidang membahas situasi di Ukraina di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Senin malam. Diaakan menyoroti deportasi anak-anak Ukraina.
Sumber: Reuters