RedaksiHarian – Selama Keketuaan ASEAN Indonesia pada 2023, bauran kebijakan makro ekonomi semakin dikenal dan dipahami ASEAN sebagai kerangka kerja kebijakan yang penting untuk diimplementasikan, kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Dalam konferensi pers Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN(AFMGM) 2023 di Jakarta, Jumat, Perry menyatakan dalam upaya mendiseminasi bauran kebijakan tersebut, ASEANmengundang Dana Moneter Internasional (IMF) dan Banks for International Settlement (BIS) untuk bekerja sama dengan negara-negara ASEAN.
Langkah itu ditemput agar mereka lebih memahami situasi kawasan dan demi meningkatkan pemahaman negara-negara ASEAN tentang Kerangka Kerja Kebijakan Terintegrasi (IPF) dan Kerangka Kerja Makro Finansial dan Stabilitas (MFSF).
“Dengan kata lain adalah untuk mengarusutamakan bauran kebijakan,” kata Perry.
Upaya itu sendiri dilakukan melalui berbagai platform, seperti diskusi dalam rapat komite kerja, dan acara-acara lainnya, termasuk dialog kebijakan tingkat tinggi yang diselenggarakan BI dan Bank of Thailand pada 22 Agustus 2023, sambung Ferry.
Ferry menguraikan, bauran kebijakan makro ekonomi ituterdiri dari tiga elemen, antara lain penguatan koordinasi kebijakan antara pemerintah, penguatan kebijakan fiskal dan moneter Bank Sentral.
Penguatan koordinasi itu ditujukan untuk memastikanperekonomian Indonesia bisa kembali pulih dan stabil.
Elemen berikutnya adalah bauran kebijakan makro dalam bank sentral, yang tidak hanya tergantung kepada kebijakan suku bunga, tetapi juga diimbangi dengan stabilitas nilai tukar dan aliran modal.
Elemen terakhir adalahpenggunaan kebijakan makro prudensial guna memastikan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi negara-negara berkembang.