redaksiharian.com, Medan – Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengusulkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pemotongan gaji pejabat, tetapi juga melakukan efisiensi terhadap berbagai program yang berjalan. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpastian geopolitik global, terutama akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Pernyataan tersebut juga menanggapi rencana pemerintah yang ingin memangkas gaji anggota DPR, menteri, hingga wakil menteri. Menurut Rifqi, langkah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto merupakan sinyal positif sekaligus kebutuhan di tengah kondisi global yang tidak stabil.
Ia menegaskan bahwa penghematan tidak cukup hanya melalui pemotongan gaji, melainkan juga harus diikuti dengan optimalisasi penggunaan anggaran di berbagai sektor pemerintahan.
Rifqi menilai kebijakan tersebut sebagai peringatan bagi masyarakat untuk mulai bersiap menghadapi potensi krisis ekonomi. Konflik di kawasan Asia Barat, katanya, berdampak besar terhadap ketidakpastian ekonomi dunia.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memastikan setiap anggaran yang dialokasikan memiliki tujuan yang jelas, baik dari sisi hasil maupun dampaknya terhadap pembangunan.
“Penggunaan anggaran harus memiliki output dan outcome yang terukur agar benar-benar mendukung pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, jika pemerintah serius ingin menerapkan pemotongan gaji, kebijakan tersebut tidak perlu melalui revisi undang-undang. Cukup dengan menerbitkan Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan.
Namun, ia mengingatkan agar langkah efisiensi tidak berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran menjadi kunci utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo sempat menyinggung kemungkinan pengurangan gaji pejabat negara di tengah ketidakpastian global. Ia juga mengajak seluruh elemen untuk lebih hemat dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Prabowo mencontohkan langkah yang telah dilakukan Pakistan, seperti pengurangan gaji pejabat hingga penerapan kebijakan kerja dari rumah.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah saat ini masih mengkaji lebih lanjut rencana pemotongan gaji bagi pejabat negara dan anggota legislatif.
Ia menjelaskan bahwa meskipun cadangan BBM nasional relatif aman, situasi global ini tetap harus dijadikan momentum untuk meningkatkan efisiensi energi. Salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan adalah mendorong penggunaan transportasi umum serta membatasi penggunaan kendaraan dinas.
“Kami sedang merampungkan berbagai opsi, termasuk pengurangan konsumsi BBM melalui kebijakan internal pemerintah,” ujarnya.