redaksiharian.com – Hubungan panas antara Amerika Serikat (AS) dan China berlanjut. China melarang produsen chip asal AS Micron Technology Inc menjual produk chip memori ke industri utama negeri Tirai Bambu itu.
Micron mengatakan larangan penjualan ke perusahaan China dapat menggerus pendapatannya. Pasalnya pihaknya banyak mengerjakan proyek infrastruktur utama di sana.
“Kami saat ini memperkirakan berbagai dampak dalam persentase satu digit dari total pendapatan perusahaan kami di kelas bawah dan pendapatan perusahaan di kelas atas,” ujar Kepala Keuangan Micron, Mark Murphy dikutip dari CNN, Selasa (23/5/2023).
Cyberspace Administration of China (CAC) mengatakan perusahaan tersebut gagal melewati tinjauan keamanan siber. Berita itu muncul tak lama setelah penutupan KTT G7 di Hiroshima, Jepang, di mana para pemimpin negara berbicara satu suara tentang kekhawatiran mereka yang semakin besar terhadap China.
“Tinjauan tersebut menemukan bahwa produk Micron memiliki risiko keamanan siber yang relatif serius, yang menimbulkan risiko keamanan signifikan terhadap rantai pasokan infrastruktur penting China dan akan memengaruhi keamanan nasional,” kata regulator China.
Akibatnya, operator China yang terlibat dalam proyek infrastruktur penting dalam negeri harus berhenti membeli produk dari Micron.
Akibatnya saham Micron Technology (MU) anjlok sekitar 3% pada Senin (22/5). Saingannya, Ingenic Semiconductor justru melonjak 2,8%, Shenzhen Techwinsemi Technology melonjak 6,3%, Toyou Feiji Electronics melonjak 14%. Di Seoul, SK Hynix salah satu pembuat chip memori terbesar di dunia naik 0,9% mengungguli pasar Korea Selatan.
Keputusan regulator China tersebut muncul 7 minggu setelah memulai tinjauan keamanan siber terhadap produk-produk Micron. Hal itu sebagai pembalasan nyata terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh AS terhadap sektor chip China.
Departemen Perdagangan AS dengan tegas menentang pembatasan Micron ke China yang dianggap tidak memiliki dasar.
“Tidak konsisten dengan pernyataan (China) bahwa mereka membuka pasarnya dan berkomitmen pada kerangka peraturan yang transparan,” kata juru bicara departemen tersebut dalam sebuah pernyataan.