redaksiharian.com, Jakarta – Keputusan Donald Trump untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu memunculkan pertanyaan baru terkait sikap Teheran yang terlihat enggan melanjutkan perundingan dengan Amerika Serikat.
Langkah tersebut diambil hanya beberapa jam sebelum masa gencatan senjata tahap pertama berakhir pada Rabu (22/4). Perpanjangan ini dimaksudkan agar kedua negara masih memiliki ruang untuk melanjutkan dialog damai. Trump menyebut keputusan itu juga mempertimbangkan permintaan Pakistan yang berperan sebagai mediator, guna menunda kemungkinan eskalasi militer lanjutan.
Dalam pernyataannya, Trump menilai kondisi internal pemerintahan Iran sedang tidak stabil, merujuk pada wafatnya sejumlah tokoh penting, termasuk Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.
Namun di sisi lain, sinyal berbeda datang dari Teheran. Kantor berita Tasnim News Agency melaporkan bahwa Iran telah menyampaikan kepada Pakistan bahwa mereka tidak akan mengirim delegasi untuk menghadiri pembicaraan dengan AS di Islamabad. Laporan tersebut juga menegaskan bahwa untuk saat ini belum ada rencana Iran untuk terlibat dalam negosiasi.
Sikap ini menimbulkan kesan bahwa Iran “jual mahal” dalam merespons ajakan dialog. Akan tetapi, analis menilai situasinya tidak sesederhana itu.
Peneliti senior di Pusat Studi Strategis Timur Tengah, Abas Aslani, menjelaskan bahwa Washington kemungkinan keliru membaca dinamika internal di Teheran sebagai perpecahan. Menurutnya, keputusan strategis di Iran diambil melalui mekanisme kolektif yang melibatkan lembaga penting negara.
Ia menyoroti peran Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran yang terdiri dari presiden, pimpinan parlemen, otoritas kehakiman, jajaran kabinet, hingga pejabat militer tinggi. Setiap keputusan besar, termasuk terkait negosiasi internasional, dihasilkan melalui konsensus dan kemudian mendapat dukungan dari pemimpin tertinggi.
Dalam konteks rencana perundingan di Islamabad, Aslani menyebut seluruh elemen politik di Iran—baik dari kalangan reformis maupun konservatif—memiliki pandangan yang sama untuk menunda kehadiran dalam pembicaraan hingga Amerika Serikat mencabut blokade angkatan laut.
Ia menilai, menghadiri negosiasi dalam kondisi tekanan militer masih berlangsung dapat dipersepsikan sebagai kelemahan. Hal itu dikhawatirkan justru memberi ruang bagi AS untuk melanggar kesepakatan gencatan senjata atau mundur dari kerangka negosiasi yang ada.
Sementara itu, pengamat kebijakan luar negeri AS, Barbara Slavin, melihat langkah Trump memperpanjang gencatan senjata sebagai upaya meredam tekanan politik. Menurutnya, jalannya konflik tidak sesuai dengan ekspektasi awal Washington, sementara Iran justru memperoleh posisi tawar lebih kuat, terutama melalui pengaruhnya di Selat Hormuz.
Slavin juga berpendapat bahwa Amerika Serikat perlu meninjau ulang pendekatannya dengan mengurangi tuntutan yang terlalu tinggi, serta menunjukkan keseriusan dalam mencari solusi damai melalui langkah-langkah yang lebih konstruktif.