redaksiharian.com – Kementerian PUPR diminta untuk jujur oleh pengamat politik, Muhammad Said Didu. Hal tersebut berkaitan dengan pembangunan jalan yang dilakukan.
Usai viral jalan rusak di Lampung dan berbagai daerah, banyak yang membandingkan pembangunan era Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). Beberapa menyebutkan jika pembangunan jalan pada era SBY lebih banyak dibandingkan pria asal Solo tersebut.
Klaim tersebut disebutkan oleh sejumlah pihak berdasarkan data yang tertuang dalam BPS (Badan Pusat Statistik). Namun, Kementerian PUPR menyebutkan jika yang tertuang dalam BPS tidak dapat menjadi acuan.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian menyebutkan jika yang ada dalam BPS adalah perubahan status, bukan pembangunan jalan . Karena status jalan yang diubah tersebut membuat jalan nasional bertambah pada era SBY .
Berkaitan dengan pernyataan yang diberikan Kementerian PUPR, Said Didu pun memberikantanggapannya. Ia memberikan usulan cara untuk menghitung era mana yang membangun jalan lebih banyak.
“Jika perubahan krn perubahan status bukan krn pembangunan maka yg terjadi adalah pengurangan jalan Propinsi yg berubah jadi jalan nasional. Maka jumlahkan saja Jalan Nasional + Jalan Propinsi masing priode pemerintahan,” kata Said Didu.
Tidak hanya itu, Said Didu juga berujar agar Kementerian PUPR punya data. Statistik yang ada di instansi tersebut dimaksudkan untuk digunakan sebagai bukti mengingat diperlukan data kuantitatif.
“Dan harusnya @KemenPU punya data tsb-tdk kualitatif spt ini. Pernyataan ini membuat diskusi melebar krn yg punya data tdk mengeluarkan data hanya pernyataan kualitatif,” ujar Said Didu.
“Kalau data BPS salah, @KemenPU hrs tunjukkan berapa Km yg dibangun dan brp km yg krn perubahan status utk msg2 rezim. Semoga @irwan_fecho bisa membantu mrk data ttg hal tsb,” ucapnya lagi dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter miliknya.***