RedaksiHarian – Polusi udara menjadi masalah yang mesti dihadapi warga Jakarta . Dalam data yang dilihat Ppada Senin, 28 Agustus 2023 pukul 9.40 WIB indeks kualitas udara (AQI) di wilayah tersebut menyentuh angka 163, atau dengan status kualitas udara tidak sehat.

Berdasarkan data IQAir, polutan PM2.5 atau partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2.5 mikrometer di Jakarta 73,8 mikrometer per meter kubik. Konsentrasi PM2.5 itu dilaporkan 14,8 kali nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Belakangan ini, ada upaya yang dilakukan untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota Indonesia itu, yakni dengan penyemprotan jalan menggunakan air. Namun, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin penyemprotan jalan itu tak efektif untuk mengatasi masalah udara.

ADVERTISEMENT

Budi Gunadi lantas mengungkapkan alasan di balik pernyataannya tersbeut. “Partikel PM2.5 banyak beredar di udara atas, bukan di bawah. Jadi sebenarnya kalau menyemprot harus di atas, bukan di bawah.”

Menteri Kesehatan juga menuturkan, kegiatan penyemprotan juga mesti luas. Menurut dia, kalau penyemprotannya sedikit, hanya menggeser-geser saja, malah bisa menyebarkan pindah ke tempat lain.

Epodemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI) Pandu Riono menilai, pengendalian polusi dengan penyemprotan air bertekanan tinggi justru memicu pembentukan aerolisasi yang berdampak terhadap kesehatan.

“Karena disemprot air malah memperburuk partikel udara (PM2.5). Kalau disemprot dengan air bertekanan tinggi bisa terjadi aerolisasi, jadi partikular itu menguap dan bisa lebih dahsyat efeknya kalau dihirup masyarakat,” kata dia belum lama ini, seperti dilaporkan Antara.

Pakar Pulmonologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof. Tjandra Yoga Aditama menyebut, pengendalian polusi di Jakarta , Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya membutuhkan penanganan konkret, baik di sektor hulu maupun hilir.

“Penanganan yang paling tepat tentunya adalah mengidentifikasi faktor penyebab dan segera mengatasinya, apa pun dan bagaimanapun caranya,” ucap Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) itu, “yang jelas harus segera ada tindakan yang berdampak nyata tanpa perlu mengorbankan masyarakat.”

1. Sanitary kit

Tjandra berharap agar sanitary kit yang tersedia di Puskesmas diaktifkan untuk menilai kualitas udara setempat. Sehingga menurutnya akan ada data polusi per kecamatan, bahkan per kelurahan.

2. Pendekatan praktis pada kesehatan paru-paru

Dia mengusulkan kegiatan practical approach on lung health atau PAL (pendekatan praktis pada kesehatan paru-paru) yang digagas WHO agar diaktifkan kembali.

3. Surveilans keluhan respirasi di lingkup Puskesmas

Dia juga mengusulkan agar diintensifkan kembali surveilans keluhan respirasi di lingkup Puskesmas, lapangan wilayah kerja petugas Puskesmas maupun oleh kader bila data menunjukkan tren peningkatan kasus.

4. Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)

KIE menurutnya mesti ditingkatkan supaya masyarakat bisa memahami berbagai kemungkinan dampak kesehatan maupun akses informasi polutan di wilayah setempat.

“Untuk pasien-pasien penyakit kronik yang biasanya di tangani Puskesmas, mereka diberi perhatian khusus,” tutur dia, “kalau mungkin dikontak untuk tanya keadaannya, telemedisin, atau diminta datang ke Puskesmas atau dilakukan kunjungan rumah.”

Dia berujar, bila terjadi peningkatan kasus ISPA dan lainnya, Puskesmas mesti memberi pengobatan yang baik, bila perlu dirujuk ke RSUD.

5. Pojok Polusi

Dia menilai, akan lebih baik jika semua Puskesmas di Jakarta dan sekitarnya membuat gerakan yang bisa memberikan informasi ihwal berbagai aspek polusi udara di wilayahnya. Gerakan tersebut bisa diberi nama Pojok Polusi.***