Polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus bergulir hingga saat ini. Terakhir, China meminta Indonesia untuk tanggung pembengkakan biaya proyek kereta cepat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Melansir dari bisnis.com, pembengkakan biaya yang kabarnya sampai US$1,675 miliar atau setara dengan Rp24 triliun itu disebabkan oleh adanya rencana integrasi moda transportasi kereta cepat dengan LRT Jabodetabek.
Selanjutnya, kondisi tidak terduga seperti kondisi geologi yang menghambat pembangunan proyek seperti terowongan 2 juga menyebabkan pembengkakan biaya.
Oleh karena itu, pembengkakan biaya konstruksi pun terjadi.
Mengutip dari cnbcindonesia.com, pihak China Development Bank sebagai mitra pembangunan kereta cepat pun meminta agar cost overrun ini ditanggung oleh pemerintah.
“Beberapa waktu lalu disampaikan adanya cost over run. Tentang cost of run ini setahu saya masih dibahas. Karena ada permintaan cost over run ini agar di-cover oleh pemerintah Indonesia,” ucap Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo dalam konferensi pers, Selasa (26/7/2022).
Masih Diperhitungkan Kementerian Keuangan
Sumber: kompas.com
Meski begitu, Wahyu menuturkan bahwa permintaan China agar pembengkakan biaya ditanggung pemerintah masih diperhitungkan oleh Kementerian Keuangan.
“Terkait hal ini, teman-teman dari Kemenkeu baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kita untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost over run,” jelas Wahyu.
Wahyu mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Kemaritiman dan Investasi akan terus melakukan monitoring secara ketat soal pengerjaan proyek kereta cepat.
Kereta Cepat Akan Dioperasikan pada 2023
Sebagian besar, sambung Wahyu, konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung itu sudah selesai dikerjakan.
“Mungkin sekarang yang masih sedang dikerjakan adalah di deponya. Stasiun-stasiun juga sudah mulai dikerjakan,” ujarnya.
Menurut Wahyu, pemerintah optimistis proyek KCJB ini bisa dioperasikan pada 2023.
“Tapi kami yakin, komitmen dari pemerintah Indonesia, bahwa kereta cepat ini harus segera dioperasikan. Mudah-mudahan di tahun 2023 (bisa dioperasikan),” tutup Wahyu.
Revisi Janji Jokowi
Dari kondisi tersebut, tentu janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menggunakan dana APBN di proyek ini pun direvisi.
Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengucurkan uang APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Kereta Api Indonesia (Persero).
***
Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu ya, Sahabat 99.
Simak terus informasi menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Jika kamu sedang mencari rumah di sekitar Bandung, bisa jadi Dago Village adalah pilihan yang ideal.
Cek selengkapnya di www.99.co/id dan rumah123.com, karena kami selalu #AdaBuatKamu.
Artikel ini bersumber dari www.99.co.