BPOM Mengaku Tidak Pernah Uji Cemaran EG dan DEG Obat Sirup

redaksiharian.com – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito mengaku bahwa selama ini pihaknya memang tidak pernah melakukan pengujian terhadap kadar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dalam obat-obatan sirup. Menurutnya, hal itu karena di dunia internasional belum ada standar untuk pengujian kadar kedua bahan tersebut dalam obat-obatan.

“Khusus untuk cemaran EG dan DEG, sampai saat ini di dunia internasional belum ada standar yang mengatakan untuk diuji. Itulah kenapa kita tidak pernah menguji karena memang belum dilakukan di dunia internasional,” jelas Penny, dalam konferensi pers di Istana Bogor, Senin (24/10/2022).

Padahal, cemaran zat kimia tersebut yang menurut Kemenkes menjadi pemicu kasus gagal ginjal pada anak yang telah menyebabkan 144 angka kematian per Senin (24/10/2022).

Meskipun demikian, Penny memastikan bahwa pihaknya selalu melakukan pemeriksaan sampling secara rutin terhadap obat-obatan sebelum diedarkan kepada masyarakat. Seluruh bahan baku dan kandungan yang digunakan harus dilaporkan pelaku usaha kepada BPOM saat registrasi izin edar.

“Tapi juga ada kewajiban dari pelaku usaha untuk melakukan pengujian sendiri, kita melakukan evaluasi pada saat pre-market. Namun, kita juga melakukan pengawasan dengan sampling dan pengujian di-post-market terhadap produk yang setelah diberikan izin edar itu di edarkan,” jelas Penny.

Sebelumnya, BPOM telah merilis 156 obat sirup yang tidak mengandung empat pelarut yang diduga mencemari etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) sehingga aman dikonsumsi selama sesuai aturan pakai. Ratusan obat tersebut sudah melewati proses sampling dan pengujian.

BPOM melakukan penelusuran terhadap obat-obatan dalam sediaan cair atau sirup sebagai upaya tindak lanjut terkait dugaan larutan senyawa yang terkandung dalam obat yang menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak.

Hingga Senin (24/10/2022) Kemenkes mencatat, kasus gangguan ginjal akut telah mencapai 245 kasus di 26 provinsi dengan angka kematian di atas 57 persen atau sebanyak 144 anak.