RedaksiHarian – Pernyataan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) soal sebutan “ Pak Lurah ” yang ia sampaikan dalam Sidang Tahunan MPR pada Rabu, 16 Agustus 2023 turut dikomentari oleh Wali Kota Bogor Bima Arya . Menurutnya, pernyataan Jokowi memperlihatkan adanya keinginan untuk mengklarifikasi isu di publik yang menganggap orang nomor satu di Indonesia itu merupakan penentu calon presiden (capres) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Bima Arya menilai, dengan persoalan “ Pak Lurah ” yang arahannya ditunggu untuk menentukan capres itu dibahas pada bagian awal oleh Jokowi , maka menandakan bahwa hal tersebut menjadi perhatian utama sang pemimpin negara tersebut.

“Menurut saya ini sangat menarik, karena beliau menyampaikan hal itu di awal dan itu menjadi hal yang tidak biasa karena biasanya disampaikan pada akhir pidato,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Jumat, 18 Agustus 2023.

ADVERTISEMENT

Dalam kesempatan yang sama, Bima Arya pun mengharapkan isu-isu serupa tidak lantas menguras energi seluruh pihak dan tidak kemudian mengalihkan perhatian orang-orang kepada program-program pemerintah yang harus diselesaikan pada tahun politik saat ini.

“Saya kira menjadi satu pesan yang kuat dari presiden bahwa kualitas demokrasi kita harus dijaga,” ucapnya.

Ia pun menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh Jokowi itu dapat menjadi refleksi untuk semua pihak agar tetap menjaga kualitas demokrasi dalam rangkaian pemilihan presiden. Ia juga berharap kualitas tidak berjalan mundur, dan tidak ditentukan oleh sekelompok elite.

Jokowi sempat membahas soal dirinya yang kerap kali dijuluki sebagai “ Pak Lurah ”. Namun sebelum itu, ia mengaku tidak tahu siapa yang dimaksud sebagai “ Pak Lurah ” tersebut.

Tak hanya itu, Jokowi pun sadar bahwa dirinya kerap dijadikan tameng oleh sejumlah pihak yang berkepentingan jelang Pemilu 2024.

“Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa capres, cawapresnya, jawabannya ‘Belum ada arahan (dari) Pak Lurah ‘,” tuturnya.

“Siapa ‘ Pak Lurah ‘ ini? Sedikit-sedikit kok ‘ Pak Lurah ‘. Belakangan saya tahu, yang dimaksud ‘ Pak Lurah ‘ itu ternyata saya,” katanya.

Jokowi pun menegaskan bahwa ia bukan “ Pak Lurah ”, melainkan Presiden Indonesia. Selain itu, Jokowi menyebut bahwa dia juga bukan merupakan ketua umum partai politik.

“Ternyata ‘ Pak Lurah ‘ itu kode, tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga koalisi partai, dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu parpol dan koalisi parpol,” ujarnya.

“Jadi, saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang ‘ Pak Lurah ‘, bukan wewenang ‘ Pak Lurah ‘, sekali lagi. Walaupun saya paham sudah jadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam Bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng,” ucapnya.***