redaksiharian.com, Jakarta – Pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis untuk merespons tekanan krisis energi global, mulai dari penerapan kerja dari rumah (WFH) hingga imbauan penggunaan energi secara lebih efisien. Di tengah situasi ini, harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipastikan tetap stabil hingga akhir tahun. Sementara itu, penyesuaian harga diberlakukan untuk BBM non-subsidi tertentu seperti Pertamax Turbo dan produk diesel, seiring naiknya harga minyak dunia.
Untuk BBM non-subsidi jenis RON 92 (Pertamax) dan RON 95 (Pertamax Green), pemerintah memutuskan tidak melakukan perubahan harga. Kebijakan ini dianggap sebagai upaya menjaga keseimbangan ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
Adapun harga Pertamax Turbo mengalami kenaikan dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Dexlite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Meski mengalami penyesuaian, harga tersebut masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan harga di berbagai negara lain.
Sebagai perbandingan, harga rata-rata BBM RON 98 di sejumlah negara mencapai sekitar Rp29.200 per liter. Di Jepang, harganya sekitar Rp21.100, di China Rp24.600, Thailand Rp34.845, dan Singapura bahkan mencapai Rp58.217 per liter. Sementara itu, harga BBM RON 95 di Indonesia yang berada di angka Rp12.900 juga masih jauh di bawah rata-rata global yang mencapai Rp25.666.
Hal serupa juga terlihat pada BBM diesel. Produk seperti Pertamina Dex dan Dexlite masih dijual lebih murah dibandingkan rata-rata harga internasional yang mencapai Rp27.459 per liter. Bahkan di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, harga diesel tercatat lebih tinggi.
Dari sisi persaingan domestik, harga BBM di SPBU milik Pertamina juga dinilai lebih kompetitif dibandingkan SPBU swasta, dengan distribusi yang lebih merata. Pertamax, misalnya, tetap dijual Rp12.300 per liter, sedikit lebih rendah dibandingkan harga di SPBU swasta.
Kebijakan mempertahankan harga BBM yang banyak digunakan masyarakat ini mendapat respons positif. Masyarakat yang sebelumnya khawatir akan kenaikan harga merasa lega karena kebutuhan utama mereka tetap terjangkau.
Meski demikian, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai bahwa kondisi global yang tidak stabil menuntut efisiensi energi sebagai sebuah keharusan. Ia menekankan pentingnya sosialisasi masif terkait hemat energi melalui berbagai media, termasuk pemasangan informasi di SPBU.
Menurutnya, kesadaran kolektif menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah juga disarankan memanfaatkan pesan singkat atau media sosial untuk mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya penghematan energi, terutama di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Peneliti dari INDEF, Abra Talattov, mengungkapkan bahwa perubahan perilaku masyarakat dapat memberikan dampak signifikan terhadap penghematan energi. Ia mensimulasikan bahwa jika sebagian pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum, penghematan BBM bisa mencapai jutaan liter per hari.
Misalnya, jika 10 persen dari 10 juta pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum, maka konsumsi BBM dapat berkurang sekitar 2 juta liter per hari. Angka ini bisa meningkat hingga 6 juta liter jika peralihan mencapai 30 persen.
Sementara itu, kebijakan WFH dinilai memiliki dampak yang lebih besar. Dengan asumsi 5 juta pekerja menjalankan WFH dan masing-masing menghemat 5 liter BBM per hari, potensi penghematan bisa mencapai 25 juta liter atau lebih dari 16 persen konsumsi harian nasional.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai langkah pemerintah dalam mendorong efisiensi energi sebagai kebijakan yang tepat di tengah ketidakpastian global. Ia menyebut bahwa transformasi pola kerja dan penghematan energi dapat mengurangi konsumsi energi hingga 20 persen.
Menurutnya, dibandingkan banyak negara lain, kondisi energi di Indonesia masih relatif stabil, baik dari sisi ketersediaan maupun harga. Hal ini dinilai sebagai hasil dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan nasional.
Peran Aktif Masyarakat dan Lembaga
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari DPR. Ketua Komisi XII, Bambang Patijaya, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan program efisiensi energi. Ia optimistis bahwa penerapan WFH, khususnya setiap hari Jumat, tidak akan mengganggu layanan publik karena sistem kerja pemerintah sudah terdigitalisasi.
Pengalaman selama pandemi COVID-19 juga menjadi bukti bahwa sistem kerja jarak jauh tetap dapat berjalan efektif. Bambang menilai kebijakan ini berpotensi menekan konsumsi energi, baik dari sisi penggunaan BBM maupun listrik di gedung perkantoran.
Senada dengan itu, anggota Komisi XII DPR, Jamaludin Malik, menyebut bahwa WFH tidak hanya mengurangi konsumsi BBM, tetapi juga menekan penggunaan energi di perkantoran seperti listrik dan pendingin ruangan. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak menurunkan produktivitas atau justru memindahkan beban energi ke rumah tangga.
Ia menekankan bahwa WFH harus diterapkan secara selektif dan berbasis sektor, serta tetap menjaga produktivitas kerja. Masyarakat juga diimbau untuk tetap bijak dalam penggunaan listrik di rumah dan menghindari perjalanan yang tidak mendesak.
Dukungan Pemerintah Daerah
Sejumlah pemerintah daerah turut mendukung kebijakan efisiensi energi ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, telah menerapkan kebijakan WFH setiap hari Jumat bagi ASN dengan proporsi antara 25 hingga 50 persen.
Di Kota Tangerang, pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan pengendalian penggunaan energi di perkantoran, seperti pembatasan penggunaan AC dan pengaturan operasional lift. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan sekaligus menekan konsumsi energi.
Sementara itu, di Sumatera Selatan, penerapan WFH berdampak pada tidak beroperasinya ribuan kendaraan dinas. Selain menghemat BBM dan energi di kantor, kebijakan ini juga berkontribusi pada kelancaran lalu lintas, terutama di jam-jam sibuk.
Secara keseluruhan, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan krisis energi global. Upaya efisiensi yang dilakukan bersama diharapkan mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mendorong perubahan perilaku menuju penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.