RedaksiHarian – Ketua MPRBambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan bahwa kampanye gelap atau blackcampaigndalam kontestasipemilihan umumakan mengubah pesta demokrasimenjadi duka demokrasi.

“Karena pemilu itu namanya pesta demokrasi, maka harus gembira semua. Jangan main blackcampaign;kalau begitu arahnya, bukan pesta lagi, tapi duka. Jangan sampai pesta pora jadi duka cita,”kata Bamsoetusai menghadiri pengukuhan Ikatan Keluarga Alumni Notariat(Ikano) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa malam (26/9).

Bamsoetmengatakan hal itu berlaku pula pada semua pihak dan lapisan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) yang harus menjaga netralitasdalam ajang pemilu.

ASN sendiri harus netral dalam Pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama(SKB) antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Di dalam SKB tersebut terdapat larangan bagi ASN untuk membuat unggahan, memberikan komentar, membagikan, menyukai, hingga bergabung atau mengikutiakun atau grup kampanye pemenangan peserta pemilu.

Dalam kesempatan tersebut, terkait aktivitasASN di media sosial selama Pemilu 2024, Bamsoet menyebutkan warga negara Indonesia memiliki haksama dalam memilih dan dipilih.

“Tentu dalam memilih dan dipilih itu ada mendukung atau tidak mendukung, kembali ke undang-undang saja,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam keterangannya, Bamsoetmeminta Pemerintah menyosialisasikan kembali aturan mengenai larangan tersebut kepada ASN.

Selain itu, dia juga meminta Pemerintah berkomitmen membangun sinergisme dan efektivitas pembinaan serta pengawasan netralitas ASN. Diasecara tegas mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran netralitas ASN selama Pemilu 2024.

“Meminta Pemerintah mengingatkan ASN untuk mengedepankan netralitas ASN dengan tidak terlibat pada politik praktis,” ujar Bamsoet.