RedaksiHarian – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah AzwarAnasmenyebut Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan agar dampaknya dapat dirasakanmasyarakat.
“Arahan bapak presiden, ketika saya dilantik menjadi menpanRB, adalah bagaimana mendorong agar birokrasi ini berdampak,” kataAnas dalam Lokakarya Optimalisasi Implementasi dan Capaian Target Roadmap SP4N-LAPOR 2020-2024 di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan birokrasi yang berdampak sangatlahpenting. Diamencontohkan para peserta lokakarya yang datang dari daerah ke Jakarta, apabila tidak serius mengikuti kegiatan, maka tak akan memberikan hasil optimal.
“Mudah-mudahan hari ini, Bapak dan Ibu tidak hanya sekadar datang rapat, tetapi nanti akan bermanfaat,” katanya.
Diajuga bercerita mengenai pengalamannya sewaktu menjadi bupati Banyuwangi. Anas meminta stafnya untuk memberikan ringkasan hasil pertemuan yang dapat membantunya mengambil kebijakan baru untuk kemajuan Kabupaten Banyuwangi.
“‘Pak, ada empat hal penting yang bupati perlu segera diputuskan atau dibuat peraturan bupati.’ Wah, saya langsung senang begitu,” katanya.
Anaspun menerapkan hal itu di Kemenpan RB. Apabila tidak berdampak kepada masyarakat, maka para ASN hanya akan lelahdi perjalanan dinas dan membuat tumpukan kertas laporan.
“Oleh karena itu, kepada teman-teman yang hari ini sedang Zoom di berbagai daerah seluruh Indonesia, harapan kami dalam waktu pendek, teman-teman bisa mendengarkan dan mudah-mudahan bisa dilaporkan ke atasannya,” ucapAnas.
KemenpanRB punmendorong birokrasi agar lebih lincah dan dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Aplikasi SP4N-LAPOR yang mengelola pengaduan pelayanan publik juga dapat berdampak dan cepat ditindaklanjuti.
“Karena kalau tidak rapat-rapat dari hotel ke hotel dengan biaya besar yang tidak berdampak. Tentu ini jauh dari target arahan bapak presiden supaya setiap rapat yang kami kerjakan akan segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” ujarnya.