RedaksiHarian – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meminta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) tidak boleh asal menganggarkan belanja aplikasi tanpa persetujuan daripihaknya.
“Mereka, kalau tidak persetujuan Kemenpan-RB, tidak boleh dianggarkan,” kataAnas dalam Lokakarya Optimalisasi Implementasi dan Capaian Target Roadmap SP4N-LAPOR 2020-2024 di Jakarta, Selasa.
Apabila K/L tetap menganggarkan belanja aplikasi, lanjutnya, maka akan diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
AnasmengatakanPresiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan Kemenpan RB untuk mengintegrasikan lebih dari 27 ribu aplikasi layanan publik yang telah ada saat ini.
Selama ini, tambahnya, setiap ada inovasi baru pastiakan menghasilkan satu aplikasi. Bahkan, para pejabat yang baru menduduki posisi tertentu juga sudah didekati oleh vendor. Hal itu yang membuat banyak aplikasi layanan digital Pemerintah menjamur di Indonesia.
“‘Pak, ini paling top.’ Akhirnya, setiap pejabat baru, ada vendor baru, ada aplikasi baru. Kita tidak boleh lagi (belanja aplikasi), kita sedang kontrol belanja aplikasi,” tegasnya.
Rencana integrasi layanan digital Pemerintah itu mendapatkan respons positif dari mantan perdana menteri (PM) Inggris Tony Blair saat mengunjungi Kantor KemenpanRB di Jakarta, pada 6 Maret 2023 lalu.
Tony Blair menyatakan dukungan dan apresiasinya atas langkah Pemerintah Indonesia dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Dia sampaikan kepada Pak Tarigan,ini langkah yang tepat untuk melipatgandakan pencapaian dengan digitalisasi karena digitalisasi membuat reformasi handling complaint akan cepat,” katanya.
Tidak hanya itu, Azwar Anas juga berkesempatan diundang ke Inggris dan diajak untuk mengunjungiEstonia, negara di Eropa Timur pecahan Uni Soviet yang memiliki layanan digital Pemerintah mencapai 99 persen dan hanya 1 persen saja layanan pemerintah yang tidak dilakukan secara digital, yakni masalah perceraian.
Portal nasional Estoniatidak menampilkan K/L, tetapi layanan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, apabila masyarakat membutuhkan bantuan sosial (bansos), maka situs web tersebut akan langsung melayaninya.
Anasmengatakan kondisiseperti itulah yang saat ini sedang dituju oleh Kemenpan RB. Peraturan presiden untuk teknologi pemerintahgovernment technologyitu diharapkan selesai pada pekan depan.
“Ada di bawah Peruri. Dengan itu, teknologi digitalisasi pasti akan jelas,” ujar Anas.