redaksiharian.com, Surabaya – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah antisipatif terhadap tekanan pasokan dan harga energi akibat konflik antara entity[“country”,”Amerika Serikat”,”United States”], entity[“country”,”Israel”,”Middle Eastern country”], dan Iran.
Gubernur Pramono Anung menjelaskan bahwa kebijakan ini disiapkan sebagai respons terhadap dinamika geopolitik yang memengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan energi di tingkat nasional maupun daerah.
Langkah ini juga menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah daerah bersikap proaktif menghadapi ketidakpastian global, termasuk dengan mengupayakan efisiensi energi. Selain menjaga ketahanan energi dan pangan, pemerintah mendorong pengurangan konsumsi sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan krisis.
WFH menjadi salah satu opsi strategis untuk menekan mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi pemakaian BBM, terutama di tengah situasi global yang belum stabil.
“Untuk Work From Home, arahan dari pemerintah pusat akan diterapkan di DKI Jakarta,” kata Pramono di kawasan Monumen Nasional, Selasa (17/3).
Pramono menambahkan bahwa konflik di Iran berpotensi menekan pasokan energi, khususnya gas dan BBM, sehingga harga energi mengalami kenaikan signifikan. Namun, ia memastikan ketersediaan BBM di Jakarta masih aman dan tidak menimbulkan kepanikan masyarakat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat mengenai mekanisme serta jadwal pelaksanaan kebijakan WFH ini.