redaksiharian.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong upaya penghematan nasional sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan di Timur Tengah setelah konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat (13/3/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyinggung langkah pemerintah Pakistan yang mulai melakukan penghematan anggaran setelah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan tersebut.
Menurut Prabowo, Pakistan bahkan menganggap situasi tersebut sebagai kondisi kritis dan menerapkan berbagai kebijakan darurat. Ia pun meminta jajaran pemerintah Indonesia untuk mempelajari pendekatan yang dilakukan negara tersebut sebagai bahan pertimbangan.
Presiden menilai kebijakan penghematan tetap perlu dipersiapkan meskipun kondisi global saat ini belum mencapai titik terburuk. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah pelebaran defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terutama jika harga minyak dunia meningkat akibat konflik geopolitik.
Prabowo optimistis perekonomian Indonesia akan semakin kuat dalam beberapa tahun ke depan. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga efisiensi konsumsi agar defisit anggaran tidak semakin membesar. Bahkan, pemerintah memiliki target jangka panjang untuk mencapai kondisi anggaran negara yang seimbang.
Sebagai bagian dari upaya penghematan, pemerintah mempertimbangkan sejumlah langkah, termasuk penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), peningkatan efisiensi kerja, hingga pengurangan penggunaan bahan bakar dalam skala besar.
Ia juga meminta para menteri koordinator untuk membahas lebih lanjut berbagai opsi tersebut dalam beberapa hari ke depan. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kebijakan darurat dapat dijalankan secara efektif.
Salah satu opsi yang disebutkan adalah mengurangi jumlah pegawai dan pejabat yang harus hadir di kantor. Selain menghemat biaya operasional, langkah ini juga diyakini dapat membantu mengurangi kemacetan di kota-kota besar. Bahkan, pemerintah juga membuka kemungkinan untuk meninjau kembali jumlah hari kerja.
Di sisi lain, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menciptakan struktur anggaran negara yang lebih seimbang antara pendapatan dan belanja. Upaya tersebut akan ditempuh dengan menekan berbagai potensi kebocoran anggaran.
Ia menilai kebocoran bisa muncul dari berbagai praktik seperti manipulasi administratif, pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai, hingga inefisiensi dalam pengelolaan anggaran. Karena itu, pemerintah mendorong penerapan digitalisasi dalam sistem belanja negara melalui teknologi pemerintahan digital atau GovTech, yang diperkirakan mampu menekan potensi kebocoran hingga sekitar 40 persen.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparan, efisien, dan mampu menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika global.