RedaksiHarian – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan di KabupatenCilacap, Jawa Tengah, untuk melakukan evaluasi program deradikalisasi.

“Untuk program deradikalisasi terhadap para napiter (narapidana terorisme) yang ada di sini, hal ini merupakan atensi Bapak Presiden kita melakukan evaluasi sampai sejauh mana program ini bisa berjalan. Sehingga, para napiter ini bisa kembali mengetahui kehidupan yang nyata, kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kataRycko dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Ryckomeninjau sejauh mana pengembangan fasilitas dan infrastruktur oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Lapas Nusakambangan, terlebih terhadap lima lapas yang barudibangun.

Dia mengaku kagum dengan sejumlah lapas baru tersebut dan meyakini bahwa kehadiran lapas baru itu memaksimalkan kelancaran program deradikalisasi bagi para napiter.

“Kami ke sini juga untuk mengecek sejauh mana perkembangan dari pembangunan lima lapas baru yang dibangun oleh Ditjen PAS di sini, yang rencananya akan resmikan oleh Presiden (Joko Widodo). Fasilitas infrastruktur dibangun oleh Ditjen PAS semakin bagus. Kami kagum dengan lapas yang baru, lapas dibangun dengan teknologi yang modern,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rycko menyebutkan bahwa program deradikalisasi yang dijalankan BNPT dengan menggandeng kementerian lain telah membuahkan hasilpositif. BNPTpunterus melakukan evaluasi demi mendapatkan hasil lebih baik.

“Program deradikalisasi sudah berjalan dengan baik. Ada 16 kementerian sudah sama-sama melakukan usaha yang maksimal. Namun demikian, kami terus melakukan evaluasi supaya dapat menghasilkan yang lebih baik,” imbuhnya.

Sementara itu, DirjenPAS IrjenPol.Reynhard S. P. Silitongamengatakan pihaknya terusmeningkatkan pelayanan, fasilitas, dan teknologi agar semakin ideal dan mampu memberi dukungan maksimal untuk program deradikalisasi.

“Peningkatan layanan terhadap warga binaan, kami kelebihan muatan. Olehkarena itu, kami perlu ada pembangunansesuai dengan instruksi presiden. Fasilitas termasuk teknologi, kami meniru dengan lapas-lapas yang ada di luar negeri, termasuk dengan pengamanan,”ujar Reynhard.