Pakar IPB Ungkap Mengapa Pelabelan Galon BPA Bukan Langkah Sembarangan

redaksiharian.com – Dalam kesempatan webinar yang diselenggarakan Tempo Media Group di Jakarta, Jumat (2/9/2022), Nugraha mengungkapkan bahwa wacana ini ditujukan demi keselamatan masyarakat sebagai konsumen.

“Sebenarnya wacana BPOM ini kan ingin membuat masyarakat Indonesia aman. Niat mulia ini patut kita hargai,” ujar Nugraha.

Sementara itu, mengenai pasal revisi terkait regulasi BPOM, Nugraha mengatakan seharusnya semua pihak juga dapat melihat pasal yang menyebutkan ada pengecualian, yaitu kalau nantinya tidak terdeteksi limit BPA pada galon polikarbonat yang diperiksa.

“Kalau nantinya memang tidak terdeteksi, karena deteksi limit pada kemasannya nanti hanya 0,01 mg.kg, maka seharusnya tidak perlu lagi mencantumkan label ‘Berpotensi Mengandung BPA’,” kata Nugraha.

Seperti diketahui, Rencana Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk merevisi Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, khususnya pelabelan Bisphenol-A (BPA) pada air kemasan galon guna ulang polikarbonat masih mendapat perlawanan dari pihak-pihak tertentu.

Padahal, pelabelan galon BPA ini dinilai hampir sama dengan pelabelan informasi tentang bahaya kesehatan yang terdapat pada bungkus rokok. Bahkan regulasi BPOM ini cenderung lebih moderat karena hanya berupa stiker bertuliskan: “Berpotensi Mengandung BPA”.

Selain itu, rancangan regulasi pelabelan BPA pada AMDK galon guna ulang polikarbonat ini juga bukan langkah sembarangan yang diambil BPOM.

Hal ini didasarkan pada ditemukannya fakta bahwa 3,4 persen sampel di sarana peredaran tidak memenuhi syarat batas maksimal migrasi BPA, yakni 0,6 bpj (bagian per juta) pada survei lapangan yang dilakukan sepanjang 2021-2022.

Kemudian juga ditemukan fakta bahwa 46,97 persen sampel di sarana peredaran dan 30,91 persen sampel di sarana produksi sudah masuk kategori “mengkhawatirkan”, atau migrasi BPA-nya berada di kisaran 0,05 bpj sampai 0,6 bpj.

Tambahan lagi, terdapat 5 persen sampel di sarana produksi (galon baru) dan 8,67 persen di sarana peredaran yang sudah masuk kategori “berisiko terhadap kesehatan” sebab migrasi BPA-nya berada di atas 0,01 bpj.

Selain melakukan survei lapangan sendiri, BPOM juga mempertimbangkan tren pengetatan regulasi BPA di luar negeri. Sebagai contoh, pada 2018, Uni Eropa menurunkan batas migrasi BPA yang semula 0,6 bpj menjadi 0,05 bpj.

Beberapa negara, seperti Perancis, Brazil, serta negara bagian Vermont dan Distrik Columbia di Amerika Serikat bahkan sudah melarang penggunaan BPA pada kemasan pangan, termasuk AMDK.

Negara bagian California di Amerika Serikat juga sudah mengatur pencantuman peringatan label bahaya BPA pada kemasan produk pangan olahan.

Dengan semua pertimbangan itu, BPOM lalu melakukan perubahan Perka BPOM No 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Revisi Perka BPOM No 31 tahun 2018 terkait pelabelan BPA pada AMDK galon guna ulang ini adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Anak-anak harus dilindungi dari bahaya BPA

Disamping itu, Nugraha juga turut menegaskan bahwa bahaya BPA tidak hanya ditemukan dalam campuran plastik keras polikarbonat, tapi marak pula di dalam kemasan kaleng, botol bayi atau dot yang mestinya dilarang total peruntukannya pada bayi dan anak-anak.

“Berdasarkan riset, hampir 90 persen enamel pada makanan kaleng terbuat dari bahan kimia epoksi yang merupakan bahan baku dari campuran BPA dan epichlorohydrin,” kata jelas Nugraha.

Terkait dengan hal itu, secara terpisah, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait mengatakan perlunya ada jaminan galon guna ulang bebas dari senyawa BPA, demi melindungi bayi dan anak-anak.

“Kalau belum bisa memberikan label ’Free BPA’, setidaknya mesti ada larangan bagi bayi dan balita untuk tidak minum air mineral dari galon guna ulang,” kata Arist Merdeka Sirait Selasa (6/9/2022).

Arist mengatakan, Komnas PA sejalan dengan BPOM yang terus berjuang untuk menyelamatkan janin, bayi dan anak-anak dari bahaya paparan BPA. Berdasarkan riset yang ada selama ini, BPA dipercaya bisa memicu gangguan pada otak dan perubahan perilaku pada anak.

“Komnas Perlindungan Anak akan terus mendukung BPOM supaya pihak industri tidak dominan menyebabkan kerusakan pada masa depan anak-anak,” katanya.

Arist menegaskan, para pelaku industri AMDK galon polikarbonat harus jujur dan harus mau memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan produk mereka dengan pelabelan.

Meski Dicopot dari Ketum PPP, Suharso Monoarfa Kini Ditawari Posisi Baru

Meski Dicopot dari Ketum PPP, Suharso Monoarfa Kini Ditawari Posisi Baru

Sempat Menegaskan Diri Masih Jadi Ketum, Suharso Monoarfa Kini Ditawari Posisi Baru di PPP

Menteri PPN Suharso Monoarfa Tak Lagi Jabat Ketua Umum PPP, Buntut Ketegangan Internal Partai

KSAL Yudo Margono Ungkap Mengapa Personel TNI AL Terlihat Kaku

Ekonom UI: Ekonomi Indonesia Mampu Hadapi Dampak Kenaikan Harga BBM

Muhamad Mardiono Ditunjuk Jadi Plt Ketum PPP Gantikan Suharso Monoarfa

Sosok Pinangki Sirna Malasari, Eks Jaksa yang Bebas seusai Hukuman Disunat & Baru 2 Tahun Dipenjara

Diduga Selewengkan Dana Rp 1,1 Miliar untuk Dugem, Korsek Kota Depok Sudah Diberhentikan Bawaslu RI

Menteri PANRB Azwar Anas: Sebagian ASN Ke Kantor, Tak Tahu Apa Yang Mau Dikerjakan

Kerangka Pesawat Latih TNI yang Jatuh Ditemukan di Kedalaman 15 Meter, Nasib 2 Pilot Belum Diketahui

Kapolri Listyo Sigit Soroti Budaya Hedonis & Narsistik di Media Sosial yang Menjangkiti Oknum Polisi

Jenderal Sigit Tegas Usut Diagram Konsorsium 303 Ferdy Sambo, Kalau Tak Mau Ikut Kapolri Minggir