redaksiharian.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta restu kepada DPR untuk menambah alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 7,88 triliun.
Nantinya, dana tersebut akan digunakan untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan dukungan keberlangsungan BUMN.
Erick memaparkan, Kementerian BUMN sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan bahwa cadangan dana investasi dapat diperoleh sebesar Rp 5,7 triliun. Sementara, total kebutuhan untuk enam BUMN yang membutuhkan dana tambahan sebesar Rp 13,58 triliun.
“Ini yang kemarin kita coba dengan Kemenkeu bila dimungkinkan kalau nanti cadangan investasi bisa didapatkan sebesar Rp 5,7 triliun. Kami harap dari Komisi VI tetap mendorong tambahan Rp 7,88 triliun,” kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Erick merincikan, adapun ke-enam BUMN yang membutuhkan PMN di antaranya, IFG untuk penguatan modal Askrindo dan Jamkrindo untuk menangani Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 6 triliun.
“IFG KUR-nya yang dijalankan Askrindo dan Jamkrindo kemarin belum disetujui. Ini buat KUR-nya jadi bukan Jiwasraya-nya,” ungkapnya.
Selanjutnya, untuk IndonesiaRe untuk perbaikan tingkat kesehatan yang mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan sebesar Rp 3 triliun. Kemudian, Hutama Karya sebesar Rp 1,66 triliun.
Lalu Injourney untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Tanamori, pemenuhan ekuitas di KEK Sanur, serta pengembangan integrasi infrastruktur IT Injourney sebesar Rp 1,4 triliun.
Kemudian, PT KAI (Persero) untuk pemenuhan setoran modal porsi Indonesia untuk pembiayaan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dan penguatan keuangan PT KAI sebesar Rp 1 triliun. Terakhir ada ID FOOD untuk melakukan investasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sebesar Rp 520 miliar.
Erick menjabarkan, permintaan PMN tersebut akan dapat dipertanggungjawabkan seiring dengan kinerja perusahaan BUMN yang semakin baik. Hal itu tercermin dari capaian dividen tahun 2022 yang diperkirakan dapat mencapai Rp 40 triliun.
Angka tersebut akan naik pada tahun-tahun berikutnya yang mana target dividen BUMN pada 2023 mendatang sebesar Rp 43,3 triliun.
“Izin kalau Komisi VI berkenan bisa tetap mendorong ini dengan argumentatif bahwa dividen kami bisa meningkat. Jadi ada sesuatu yang kita paparkan jadi antara dividen dan PMN itu seimbang di 2024. Jadi ini coba kita dorong kalau Komisi VI berkenan mendorong tambahan Rp 7,88 triliun dari PMN atau investasi,” pungkasnya.