RedaksiHarian – Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ) berharap anggota DPRD DKI Jakarta lebih mencermati belanja daerah yang digunakan untuk program prioritas pada Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2024.
Pendiri FDTJAdrianus Satrio Adi Nugrohodi Jakarta, Selasa, menilai anggota DPRD DKI Jakarta kurang mencermati belanja daerah yang digunakan untuk program prioritas seperti penanganan kemacetan.
Dia juga menyayangkan ada anggota DPRD DKI Jakarta yang tak bisa membedakan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta dan LRTJabodebek.
“Disebutkan tarif LRT yang sekarang Rp5 ribu jadi Rp20 ribu, miris sih selevel fraksi DPRD gak paham LRT Jakarta dan LRT Jabodebek,” kata Adrianuskepada pers di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan, LRTJakartamenggunakan APBD DKI, sedangkan LRTJabodebek memakai subsidi pemerintah pusat. “LRT Jakarta tarifnya Rp5 ribu flat,” katanya.
Pemprov DKI Jakarta menugaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun sarana dan prasarana LRT Jakarta. Untuk setiap pengguna modatransportasi tersebut diberlakukan tarif senilai Rp5.000.
Sedangkan PT KAI (Persero) menyebutkan mulai 1 Oktober 2023 hingga akhir Februari 2024 tarif LRT Jabodebek menjadi minimal Rp3.000 dan tarif maksimal Rp20.000.