RedaksiHarian – Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BSK Kumham) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) di Bali pada Rabu (20/9) hingga Jumat (22/9) guna membahas peningkatan kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal KemenkumhamReynhard Silitonga,dalam pembukaan Rakornis BSK Kumhamseperti dipantau dari YouTube BSK Kumham, Kamis, mengatakan perluupaya peningkatan capaian pada indikator kualitas kebijakan di lingkungan Kemenkumham, karena hasil penilaian Lembaga Administrasi Negara (LAN) menunjukkan capaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2021 sebesar 25,56 dari 100.
“Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi adalah indikator capaian pada area perubahan penataan peraturan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan,” kata Reynhard.
Dia menambahkan rendahnya nilai IKKKemenkumham merupakan hal yang harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan sesuai rekomendasi LAN. Salah satunya ialah dengan meningkatkan capaian IKK di Kemenkumham melalui tata kelola kebijakan.
Menurut Reynhard, secara teoritis tata kelola kebijakan meliputi empat tahapan, yaitu proses agenda setting, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
KeberadaanBSK Kumham, sebagai salah satu unit Eselon I di Kemenkumham, ialahuntuk membangun mekanisme dan menerapkan prinsip-prinsip baik dalam proses pembuatan kebijakan publik di lingkungan kementerian tersebut.
“Saya menilai rapat koordinasi teknis ini sangat tepat untuk memperbaiki performa tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kemenkumham,” tambahnya.
Dengan ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kemenkumham, yang sebentar lagi akan ditetapkan juga permenkumham tentang struktur organisasi dan tata kerja Kemenkumham, makaBSK Kumham dapat mempersiapkan mekanisme, standar, prosedur, serta model pendelegasian tugas kepada kantor wilayah atas peran dalam memperkuat tata kelola kebijakan publik.
Target yang ingin dicapai dalam meningkatkan kualitas kebijakan Kemenkumham adalah cukup yakni angka di kisaran angka 50-64,99.
RakornisBSK dihadiri seluruh kepala kantor wilayah Kemenkumhambeserta jajarannya di seluruh Indonesia.
SekretarisBSK Kumham Jonny Pesta Simamoramengatakan rakornistersebutmengangkat tema “Peran Kantor Wilayah Kemenkumham dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Kemenkumham”, yang bertujuan membangun sinergisme serta pemahaman serupa dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan.
Dalam rakornistersebut,BSK Kumhanmenerima masukan dan saran atas tugas dan fungsi, untuk kemudian diidentifikasi, dirumuskan, serta diusulkanstruktur organisasi di wilayah.
“Rakornis BSK Kumham membahas tentang peran kantor wilayahKemenkumham dalam peningkatan kualitas kebijakan Kemenkumham yang akan menghasilkan kesepakatan mengenai bentuk mekanisme yang diimplementasikan di tahun 2024,” ujarJonny.