RedaksiHarian – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan bazar melibatkan wadah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK) dalam upaya mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Ibu Kota.
“Sebanyak 56 pelaku UMKMbinaan DKI Jakarta sudah membuka booth di aula Blok G dan halaman Balai Kota Jakarta. Jumlah tersebut masih akan bertambah pada hari kedua dan ketiga penyelenggaraan bazar,” kata Pj Gubernur DKI Jakarta, HeruBudi Hartonodi Balai Kota Jakarta, Selasa, usai meresmikanBazar Pengembangan Kewirausahaan bagi kader PKKyang berlangsung pada29-31 Agustus.Pada kesempatan itu, Herumenyatakan dirinya bersedia menjadibapak angkat untuk memberdayakan UMKM di DKI Jakarta.
Herumenyatakan komitmennya untuk membina kaum ibu di kawasan Kamal, dekat Rumah Susun Tzu Chi Muara Angke, Jakarta Utara.
Selain itu, Heru juga berjanji untuk membina penjualproduk makanankomunitas food truckagar nantinya bisa diisi denganproduk dari UMKM binaan DKI Jakarta.
Para ibu akan dibina untuk membuat produk bawang goreng.
Herujuga mengusulkan agar pelaku UMKM binaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa memasarkan produknya pada lokasi penerapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di lima kota administratif.”Iya cari tempat dulu. Kita kasih kesempatan mereka untuk dagang, jualan. Ya kan HBKBpada sirip-siripnyabisa untuk jualan,kita kasih tempat,” kata Heru.Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan untuk menentukan lokasi-lokasi yang dibolehkanpelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjual produknya.Kemudian, Heru juga meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengaktifkan taman-taman di Jakarta, seperti rumah kaca di Taman Menteng untuk digunakan sebagai lokasi berjualan bagi UMKM binaan secara bergantian.Pengentasan UMKM, kata Heru dilakukan melalui pembinaan dengan memberikankesempatan serta tempat untuk mempromosikan dan menjual produk-produk mereka.Lebih lanjut, Heru juga mengimbau organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dapat mendukung dan mengentaskan para pelaku UMKM yang menjadi binaan Pemprov DKI Jakarta, sehingga produk UMKM binaan dapat semakin dikenal masyarakat dan dapat mengembangkan usaha mereka.”Saya minta semuanya, termasuk Dinas UMKM, Biro Umum, Dinas KPKP DKI, dan OPD lainnya, untuk mendukung pengentasan Jakpreneur. Dinas UMKM sendiri memiliki anggaran untuk pembinaan UMKM setiap tahunnya. Selain itu, juga bersinergi dengan sponsor,” jelas Heru.