RedaksiHarian – Hingga Senin, 28 Agustus 2023 pukul 9.40 WIB kualitas udara di Jakarta tidak sehat. Dalam data IQAir, indeks kualitas udara (AQI) di wilayah tersebut menyentuh angka 163.

Selain itu, polutan PM2.5 atau partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2.5 mikrometer di wilayah itu mencapai 73,8 mikrometer per meter kubik. Konsentrasi PM2.5 di Jakarta bahkan 14,8 kali nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pelbagai dampak mesti dihadapi warga Ibu Kota Indonesia itu. Polusi udara bahkan menjadi penyebab kematian tertinggi kelima di Indonesia setelah tekanan darah tinggi, diabetes, merokok, dan obesitas.

ADVERTISEMENT

Guru Besar Bidang Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, SpP(K) membeberkan, saban tahunnya lebih dari 123.000 orang di Indonesia yang meninggal dunia akibat polusi udara . Dia menegaskan, masalah tersebut memberi dampak yang cukup tinggi dalam angka kematian.

Agus mengungkapkan, ada dampak jangka pendek dan jangka panjang dari masalah. Jangka pendeknya, menyebabkan iritasi mukosa, sehingga terjadi gejala hidung berair, bersin-bersin, dan sakit tenggorokan.

Selain itu, dapat menimbulkan batuk, dahak, bahkan berlanjut menjadi infeksi saluran pernapasan akut ( ISPA ), pneumonia, serangan asma, dan penyakit paru obstruktrik kronis (PPOK).

Adapun jangka panjangnya, ucap Agus, bisa menyebabkan penurunan fungsi paru, munculnya penyakit TBC, asma, PPOK, dan kanker paru.

Anggota DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi bantuan tambahan bagi warga yang menjadi korban polusi udara , khususnya penderita ISPA .

“Saya sarankan adanya bantuan susu tambahan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat sebagai kompensasi,” tutur dia pada Minggu, 28 Agustus 2023, seperti dilaporkan Antara.

Dia berujar, kompensasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawa Pemerintah sebagai regulator perekonomian merata agar tak terjadi kesenjangan bagi warga Jakarta . Wibi juga menilai, hingga kini belim ada penegakan hukum yang dilaksanakan dengan prima dan optimal dalam mengendalikan polusi udara .

“Kenapa tidak mau menegakkan hukum hingga sosialisasi secara maksimal,” ujarnya, “hari ni 600.000 orang lebih membuat keluhan di media sosial karena ISPA .”

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada tahun 2023, tren kasus ISPA atau penyakit pernapasan lainnya rata-rata sekira 146.000 kasus per bulan. Kendati demikian, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menilai, tren kasus ISPA atau penyakit pernapasan lainnya tak mengalami kenaikan drastis.

Semetara itu, berdasarkan riset yang dilakukan FKMUI, menunjukkan peningkatan PM2.5 atau partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2.5 mikrometer, kenaikan SO2 atau sulfur dioksida, kemudian PM10 atau partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikrometer dalam udara, berimplikasi terhadap risiko terjadinya pneumonia mulai dari 1,4 sampai 6,7 persen.

Selain itu disebutkan pula bahwa kasus ISPA periode Januari 2023 di atas 100.000 kasus. Padahal pada tahun sebelumnya di bawah angka tersebut.

“Jadi ini signifikasinya ketika polutan meningkat, ISPA -nya juga rata-rata di atas 100.000 kasus,” kata Agus.

Agus juga menuturkan, kala PM2.5 mengalami peningkatan, maka kunjungan untuk telekonsultasi karena bronkitis dan influenza meningkat antara 100 sampai 400 persen. Dia berujar, studi menunjukkan bahwa telekonsultasi ketika terjadi peningkatan polutan bulan Juni, telekonsultasi karena asma meningkat 200 persen.***