RedaksiHarian – Jakarta kembali menempati peringkat puncak sebagai kota paling berpolusi di Dunia pada Minggu 20 Agustus 2023. Kualitas udara (AQI) di Ibu Kota pun dikategorikan tidak sehat.
Dilihat Pikiran-Rakyat.com dari IQAir pada pukul 6.52 WIB, Kualitas Udara Jakarta berada pada angka 161. Angka tersebut menjadikan Ibu Kota sebagai kota paling berpolusi di dunia, diikuti Doha dan Baghdad.
Begitu juga dengan polusi udara PM2.5 di Jakarta yang mencapai 14,9 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Partikulat (PM2.5) adalah Partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2.5 mikron (mikrometer). Nilai Ambang Batas (NAB) adalah Batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien. NAB PM2.5 = 65 µgram/m3.
ADVERTISEMENT
Berikut, daftar peringkat 10 kota paling berpolusi di Dunia pada Minggu 20 Agustus 2023 pagi:
Dinobatkan sebagai kota paling berpolusi di dunia, beberapa wilayah Jakarta pun memiliki tingkat polusi yang terbilang tinggi. Berikut, 10 Stasiun kualitas udara paling berpolusi di Ibu Kota:
Menurut data WHO, setiap tahun paparan polusi udara diperkirakan menyebabkan 7 juta kematian dini dan kehilangan waktu sehat hingga jutaan tahun. Polusi udara juga mengganggu pertumbuhan anak-anak, merusak fungsi paru-paru, menginfeksi pernapasan, dan memperburuk penyakit asma mereka.
Pada orang dewasa, penyakit jantung iskemik dan stroke menjadi penyebab kematian dini terbanyak yang disebabkan oleh polusi udara di luar ruangan. Penelitian juga membuktikan polusi udara menimbulkan efek lain seperti diabetes dan kondisi neurodegeneratif. Hal tersebut menempatkan polusi udara setara dengan risiko kesehatan global utama lainnya seperti pola makan yang tidak sehat dan merokok.
Polusi udara adalah salah satu ancaman lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia, di samping perubahan iklim. Peningkatan kualitas udara dapat meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim, sementara pengurangan emisi pada gilirannya akan meningkatkan kualitas udara . Dengan berjuang mencapai standar baru ini, menurut WHO, pemerintah akan bisa melindungi kesehatan sekaligus mengurangi dampak krisis iklim global.***