RedaksiHarian – Sebanyak 18 kota kabupaten di Jawa Barat diusulkan sebagai Kabupaten Kota Sehat (KKS) 2023 ke Pemerintah Pusat. Ke-18 kota kabupaten yang diusulkan tersebut di antaranya Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Tasik, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Depok.
Pengusulan 18 kabupaten dan kota sehat dilakukan Tim Penilai dan Verifikasi Penilai KKS Pusat.
Proses penilaian saat ini sudah pada tahap verifikasi yang digelar secara virtual di Gedung Sate Kota Bandung dengan Tim Penilai Pusat di Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023 kemarin.
Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja menuturkan, syarat pertama untuk bisa diajukan menjadi kabupaten kota sehat adalah persentase ODF ( Open Defecation Free ) atau bebas dari perilaku buang air besar sembarangan di atas 82 persen.
ADVERTISEMENT
“Oleh karena itu, kita baru bisa mengajukan 18 kabupaten dan kota karena ODF-nya sudah di atas 82 persen, sementara sembilan kabupaten dan kota lainnya masih di bawah 80 persen,” ujarnya.
Namun, yang tersulit dalam pembentukan kabupaten dan kota sehat adalah kolaborasi, karena melibatkan banyak sektor, tidak hanya Dinas Kesehatan.
“Tantangan yang tersulit sebenarnya adalah mengolaborasikan banyak pihak tersebut. Di Provinsi Jabar alhamdulillah sudah sudah terbentuk Forum Jabar Sehat. Di Jabar, untuk membentuk provinsi sehat, melibatkan 20 OPD (organisasi perangkat daerah) ditambah instansi vertikal seperti Kemenag dan Polisi,” ujar Setiawan.
Menurut Setiawan, kolaborasi banyak pihak itu penting dilakukan karena untuk menentukan derajat kesehatan setidaknya ditentukan empat faktor yang semuanya harus terpenuhi.
“Faktor pertama adalah lingkungan, ini berkaitan dengan infrastruktur, kedua adalah perilaku manusianya, ketiga layanan kesehatan dan keempat faktor genetik,” ucapnya.
Faktor lingkungan menurut Setiawan bobotnya 40 persen, faktor perilaku 30 persen, layanan kesehatan 20 persen, dan genetik 10 persen.
“Jadi jika bicara program kesehatan hanya mengandalkan layanan kesehatan saja, jelas tidak akan tercapai karena bobotnya kecil. Jadi harus dirempug bareng,” pungkas Setiawan.
Kepala Balitbangda Kabupaten Purwakarta Nina Herlina menambahkan, Purwakarta yang juga diusulkan jadi KKS oleh Jabar terbantu dengan kegiatan verifikasi provinsi terhadap dokumen-dokumen yang harus disampaikan ke pusat.
Di luar pengusulan KKS, kata dia, Purwakarta memiliki komitmen membentuk kota sehat.***