Komisi IX DPR RI bersama BKKBN edukasi warga tentang bahaya stunting

RedaksiHarian – Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan bersama Komisi IX DPR RI memberikan edukasi kepada warga Kelurahan Maccini Sombala tentang bahaya stunting bagi kualitas generasi bangsa.

“Kegiatan yang dikemas dalam promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Percepatan Penurunan Stunting adalah bagian dari tanggung jawab sosial kami,” Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat.

Dia mengatakan kolaborasi bersama BKKBN diharapkan dapat menjadi upaya percepatan penurunan stunting, khususnya di Kota Makassar, sehingga target zero stunting dapat diwujudkan bersama.

Aliyah mengatakan untuk melahirkan anak yang bebas stunting dibutuhkan keterlibatan seluruh anggota keluarga agar kebutuhan gizi anak bisa dipenuhi.

“Saya harapkan ibu-ibu untuk memperhatikan asupan gizi anak agar stunting bisa di cegah. Selain itu remaja yang ingin menikah agar memperhatikan usia ideal menikah, wanita 21 tahun dan laki-laki 25 tahun,” jelasnya.

Sementara Kepala BKKBN SulselShodiqin menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi IX DPR RI sebagai mitra strategis BKKBN dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

Dia berharap kegiatan itu mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak yang hadir tentang Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, sehingga dapat bersama-sama mencegah terjadinya stuntingdalam keluarga.

“Stunting bukanlah sebuah penyakit, namun sebuah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan(HPK),” katanya.

Menurut dia, 1.000 HPK yaitu saat mulai terbentuknya janin dalam kandungan hingga bayi berusia 2 tahun.

Berdasarkan data SSGI Tahun 2022, angka prevalensi stuntingdi Sulawesi Selatan sebesar 27,2 persen. Angka ini masih di atas nasional yaitu 21,6 persen. Sedangkan Kota Makassar 18,4 persen.

Shodiqin menyebutkan pencegahan stunting tidak bisa dilakukan BKKBN saja, namun dibutuhkan dukungan peran serta dari semua pihak baik pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, media, dan Komisi IX DPR RI sebagai mitra strategis BKKBN.