redaksiharian.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) Yahya Cholil Staquf menanggapi soal cawe-cawe politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilu 2024 . Menurut, cawe-cawe Jokowi merupakan hal yang wajar demi memelihara stabilitas.

“Kami sih tidak melihat soal cawe-cawenya, ya. Ini soal upaya Presiden (Jokowi) untuk melaksanakan tanggung jawab memelihara stabilitas. Kalau mau dilihat dari sudut lain, ya, itu presiden, kalau ngomong dengan partai koalisinya, wajar saja soal cawe-cawe,” kata Yahya Cholil Staquf sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Jumat, 9 Juni 2023.

Pria yang karib disapa Gus Yahya itu mengaku tidak ada pembahasan soal politik ketika bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat, 9 Juni 2023. Termasuk, kata dia, tidak ada klarifikasi terkait cawe-cawe yang belakangan disampaikan Jokowi dalam beberapa kesempatan.

“Tidak ada (bicara cawe-cawe),” ujar Gus Yahya.

Adapun Jokowi sempat menyampaikan klarifikasi terkait cawe-cawe politik saat menerima Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) beberapa waktu lalu.

Menurut Gus Yahya, kedatangannya menemui Jokowi untuk melaporkan mengenai sejumlah agenda PBNU . Di antaranya mengenai gagasan Gerakan Keluarga Mashlahat NU serta forum dialog antaragama dan antarbudaya.

Dua acara tersebut bakal digelar dalam rangka memeriahkan forum ASEAN yang dihelat pada September mendatang.

“Itu kami mohon izin kepada presiden untuk menyelenggarakan forum ini dan beliau memberi izin. Sekarang kami sudah siap segala sesuatunya,” kata Gus Yahya.

Gus Yahya menuturkan pihaknya juga meminta saran dari Jokowi terkait waktu pelaksanaan dua agenda tersebut. Dia juga mengharapkan agar kepala negara menyampaikan pidato dalam forum tersebut.

“Tinggal tadi kami mohon saran tentang waktu pelaksanaannya, karena kami juga berharap pak presiden bisa membuka dan memberikan pidato kunci dalam forum tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan klarifikasi soal cawe-cawe politik. Dia menyampaikan klarifikasi tersebut ketika menerima jajaran KAHMI di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 5 Juni 2023.

Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, cawe-cawe Jokowi dalam konteks memastikan presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 bisa menyamakan persepsi untuk menghadapi kenyataan yang tidak mudah.

“Tadi beliau sampaikan klarifikasi soal cawe-cawe, jadi konteksnya Presiden sebetulnya ingin menyampaikan kepada siapa pun yang akan menjadi penerus atau presiden dan wakil presiden pada periode akan datang, itu harus mempunyai persepsi yang sama dalam menghadapi realitas yang tidak mudah, tetapi peluangnya besar,” kata Doli sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara Senin, 4 Juni 2023.

Doli menuturkan, saat ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk bisa melompat lebih tinggi lagi. Hal itu bukan tak mungkin terjadi karena adanya sumber daya yang dapat membawa Indonesia menjadi negara maju. Oleh sebab itu, semua pihak harus terlibat, termasuk juga Presiden.

“Saya kira keterlibatannya bagaimana menyampaikan pesan-pesan untuk kepentingan bangsa dan negara, serta kemajuan yang akan dicapai,” kata Doli.

Lebih lanjut Doli menuturkan, Jokowi menyadari atas posisinya sebagai presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan. Bahkan, kata dia, Jokowi juga sadar bahwa dalam proses politik melibatkan para pimpinan parpol tanpa adanya campur tangan presiden.

“Beliau sadar betul tentang posisi beliau sebagai Presiden, Kepala Negara, dan Kepala Pemerintahan. Beliau sadar juga bahwa proses politik pada pemilu lebih melibatkan pimpinan-pimpinan partai politik yang Pak Presiden juga tidak ada di dalamnya,” ucap Doli.

Dalam konteks cawe-cawe, kata Doli, keterlibatan Jokowi hanya ingin memastikan semua pihak memahami situasi dan kondisi serta mempunyai tekad yang sama untuk terus menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih baik.

Selain itu, lanjut dia, Jokowi juga menyampaikan harapan agar siapa pun presiden dan wakil presiden terpilih dapat melanjutkan upaya Indonesia melompat menjadi negara yang jauh lebih maju lagi.

“Itu ada dalam kurun waktu 10—13 tahun yang akan datang. Proses transisi ini tentu harus dijaga bersama, menjadi hal positif, produktif untuk menjadi kemajuan bangsa dan Indonesia ke depan,” tutur Doli.***