redaksiharian.com – Tingkat elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan , yang menurun menurut hasil survei disebabkan oleh faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau soal suaranya Anies enggak naik-naik itu kan kaitan pertamanya dengan kekuasaan Pak Jokowi yang sangat tinggi ya,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer (IB) Muhammad Qodari dalam keterangannya, seperti dikutip pada Jumat (9/6/2023).

Qodari mencontohkan elektabilitas bakal capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo, dan bakal capres yang diusung Koalisi Kebangkitan untuk Indonesia Raya (KKR) Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, elektabilitas Ganjar dan Prabowo bisa terjaga dan bahkan berkejaran pada posisi 1 dan 2 salah satunya disebabkan oleh dukungan politik atau “restu” dari Presiden Jokowi.

Sedangkan Anies, kata dia, justru mengalami hal yang sebaliknya karena mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintahan saat ini.

“Anies kan mengambil posisi sebagai oposisi. Sementara pemilih kita itu sekarang terbagi 2. Pro Jokowi dan kontra Jokowi,” ujar Qodari.

Menurut Qodari, dukungan politik dari Jokowi memang tidak bisa dikesampingkan sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para bakal kandidat menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

“Ketika yang pro Jokowi atau puas dengan Jokowi 80 persen ya maka potensi suara bagi yang kontra Jokowi itu ya seperti Pak Anies sekarang. 15-20 persen,” lanjut Qodari.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan temuan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies sebagai bakal capres turun sejak Juli 2022.

Dalam simulasi tiga nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut, yakni 29,4 persen pada Juli 2022.

Lalu, pada Oktober 2022 jadi 28,4 persen. Kemudian, turun lagi pada Januari 2023 jadi 24,2 persen. Pada Februari 2023 menjadi 24 persen, dan April 2023 jadi 22,2 persen.

Selanjutnya, penurunan kembali terjadi pada awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 elektabilitas Anies 18,9 persen.

Bahkan, kini elektabilitas Anies terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan 34,2 persen dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diperingkat pertama dengan 38 persen.

Partai Demokrat yang menjadi salah satu anggota KPP merasa risau dengan penurunan elektabilitas Anies. KPP beranggotakan Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, melontarkan pernyataan dengan mencurigai elektabilitas Anies Baswedan terus turun karena cawapres tak kunjung dideklarasikan.

Menurutnya, deklarasi cawapres perlu dilakukan demi mencegah jarak elektabilitas Anies dengan capres lain yang semakin jauh.

“Kalau jarak sudah cukup menganga, pasangannya juga akan berat,” kata Andi Arief saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023).

Ia juga memastikan bahwa Nasdem sejak awal sudah memercayakan penuh kepada Anies, termasuk kapan bakal cawapres akan diumumkan.

Oleh karena itu, menurutnya, semua pihak harus menerima pilihan Anies karena sudah menjadi komitmen bersama dan kesepakatan bersama.

Nasdem justru tidak sepakat dengan pernyataan Demokrat yang menilai penurunan elektabilitas Anies disebabkan bakal cawapres yang tak kunjung dideklarasikan.

Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan, deklarasi bakal cawapres pendamping Anies harus diperhitungkan dengan matang.

Sementara itu, kata Taufik, pengumuman cawapres yang cepat maupun lambat juga bisa saja mempengaruhi hasil survei.

“Itu termasuk dinamika yang harus diperhitungkan. Artinya, bisa saja dengan cepat (mendeklarasikan), itu akan membantu ke peningkatan hasil survei, bisa juga sebaliknya,” ujar Taufik.

“Ketika cepat malah nanti berpengaruh ke hasil survei bisa juga,” sambung Taufik.

Sementara itu PKS menilai dinamika elektabilitas dalam sebuah survei adalah hal yang lazim.

“Calon lain belum ada cawapresnya bisa naik kok. Ya faktanya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum ada cawapresnya kan naik juga,” ujar Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri.