redaksiharian.com – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Brian Sri Prahastuti mengatakan sinkronisasi program Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, perlu diperkuat agar mencapai target prevalensi stunting secara nasional sebesar 14 persen pada 2024.
“Diperlukan kerja ekstra untuk dapat mencapai target prevalensi stunting sebesar 14 persen. Salah satu yang menurut kami perlu ditingkatkan adalah sinkronisasi program dari Tim Percepatan Penurunan Stunting di daerah,” kata Brian saat melakukan verifikasi lapangan program TPPS di Medan, Sumatera Utara, Jumat.
Sebagaimana dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Brian mengatakan selain persoalan sinkronisasi program dari TPPS, pencapaian target penurunan stunting menghadapi beberapa masalah, yakni minimnya anggaran intervensi gizi spesifik, belum optimalnya implementasi kerangka regulasi, serta belum maksimalnya pelayanan Posyandu dan ketahanan keluarga.
Untuk itu, kata Brian, diperlukan komitmen untuk memperkuat Posyandu, meningkatkan alokasi anggaran intervensi gizi spesifik melalui pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal, serta pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Perlu adanya keseragaman dan integrasi data dan informasi yang diberikan, yaitu melalui SPBE itu. Sekarang ini banyak informasi atau data yang tidak sama, sehingga sulit memantau,” kata Brian.
Pada kunjungan lapangannya, Brian juga memberikan apresiasi kepada TPPS Provinsi Sumatera Utara, karena berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 4,7 persen pada 2022.
Dia berharap praktik baik yang terjadi di Sumatera Utara dapat direplikasi di daerah lain. “Sehingga, angka stunting tahun ini dapat turun dengan signifikan,” kata dia.
Selain bertemu dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting, Brian bersama tim Kedeputian II KSP juga mengunjungi sejumlah lokasi di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, di antaranya, PAUD Adinda, Posyandu Flamboyan, Puskesmas Teluk Karang, dan RSUD Kumpulan Pane.
Dari kunjungan tersebut, KSP menemukan masih ada beberapa alat ukur seperti timbangan yang belum sesuai standar.
“Kami (KSP) tadi sudah minta kepada Dinas Kesehatan setempat untuk segera memproses segala sarana prasarana yang dibutuhkan, termasuk kebutuhan antropometri di seluruh Posyandu dan alat USG di seluruh Puskesmas,” kata Brian.