Perkebunan rakyat Kaltim siapkan 59 waduk hadapi musim kemarau

redaksiharian.com – Perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menyiapkan sebanyak 59 waduk dalam menghadapi kemarau 2023, untuk mewujudkan perkebunan berkelanjutan, yakni agar tanaman tidak kekurangan air dan sebagai kesiagaan jika terjadi kebakaran lahan maupun kebun.

“Perkebunan rakyat yang telah siap dengan waduk atau kolam atau embung ini meliputi berbagai jenis tanaman perkebunan seperti kebun kelapa sawit, karet, dan tanaman perkebunan lada,” ujar Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim Ahmad Muzakkir di Samarinda, Rabu.

Didampingi Kabid Perkebunan Berkelanjutan Asmirilda, ia melanjutkan bahwa musim kemarau di Kaltim diprakirakan mulai Juni atau awal Juli 2023, sehingga masyarakat pekebun harus siap menghadapi.

Dalam hal ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG (BMKG) memprakirakan kondisi suhu pada kemarau tahun ini lebih panas ketimbang kemarau tahun-tahun sebelumnya.

Untuk itu, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada pekebun terkait berbagai hal yang harus dilakukan agar tanaman tidak kekurangan air, waspada dan siaga terhadap ancaman kebakaran.

Sosialisasi yang kerap dilakukan juga mengenai larangan melakukan pembakaran saat mengelola lahan, namun biomassa sisa mengelola lahan bisa ditumpuk atau ditimbun, agar bisa menjadi pupuk dan menyuburkan tanah.

“Kami juga melakukan pendataan kolam atau waduk sebagai cadangan air. Adapun 59 waduk atau embung tersebut tersebar di enam daerah yakni Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Berau, Kota Samarinda, dan Balikpapan,” kata Asmirilda.

Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 29 waduk/embung, disusul Kota Samarinda ada 10 embung, Paser delapan embung, Kutai Barat tujuh embung, Balikpapan empat embung, dan Kabupaten Berau satu embung.

“Keberadaan embung, waduk dan kolam tersebut ada yang bersifat alami, ada pula karena dibuat secara swadaya maupun bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah. Tercatat 34 embung/waduk bantuan pemerintah mulai 2012 hingga 2019, sisanya merupakan alami dan swadaya,” katanya.