redaksiharian.com – Partai Demokrat diprediksi hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan seandainya ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tak dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.
Selanjutnya, Demokrat dinilai berpeluang bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Partai Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung Prabowo Subianto.
“AHY dan Demokrat bisa saja bergabung dengan Gerindra untuk mendukung Prabowo,” kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, kepada Kompas.com, Jumat (9/6/2023).
Memang, jika bergabung dengan poros Gerindra, belum tentu juga AHY dipilih jadi cawapres Prabowo. Namun, setidaknya, dengan elektabilitas yang besar, potensi kemenangan Prabowo jauh lebih tinggi ketimbang Anies.
Dengan demikian, keuntungan politik yang ditawarkan kubu Gerindra lebih menjanjikan dibanding Koalisi Perubahan yang digagas Demokrat bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Kalaupun tidak jadi cawapres dari Prabowo, tentu bargain politik dari Gerindra akan jauh kebih baik dari Nasdem bagi yang sering menyepelekan Demokrat,” ujar Ari.
Ari pun menilai, desakan Demokrat terhadap Koalisi Perubahan untuk mempercepat deklarasi cawapres Anies bermuatan politis. Upaya itu diduga sebagai ancang-ancang Demokrat hengkang dari koalisi seandainya Anies tak menunjuk AHY sebagai calon RI-2.
Jika deklarasi cawapres dilakukan dalam waktu dekat dan bukan AHY yang dipilih, maka Demokrat masih punya cukup waktu mencari koalisi baru untuk berlabuh, yang dinilai lebih menguntungkan ketimbang Koalisi Perubahan.
Demokrat diyakini punya kalkulasi politik dan hitung-hitungan yang matang, apakah tetap bertahan di poros Koalisi Perubahan, atau bermanuver di tengah terus merosotnya elektabilitas Anies.
“Ibarat di perdagangan saham, Demokrat harus mengambil langkah cepat, apakah akan melepas saham di tengah harga saham yang semakin merosot, ataukah tetap bertahan memiliki saham walau nantinya berpotensi mendatangkan kerugian,” kata Ari.
Ari melanjutkan, Demokrat memang terkesan masih belum maksimal dalam mendukung Anies. Ketimbang Anies, partai bintang mercy itu dinilai masih lebih banyak “menjual” AHY.
Ini terbukti dari banyaknya baliho-baliho yang mempromosikan AHY di berbagai daerah ketimbang memasarkan Anies.
“Demokrat terkesan ambigu, antara malu-malu menjual Anies, tapi terus menjajakkan AHY di setiap kesempatan,” tutur Dosen Universitas Indonesia itu.
Sebagaimana diketahui, Demokrat mendesak Koalisi Perubahan untuk Persatuan agar segera mendeklarasikan cawapres Anies, setidaknya Juni 2023.
Elektabilitas Anies yang terus menurun dinilai sebagai akibat dari belum diumumkannya nama cawapres. Selain itu, menurut Demokrat, hari pemungutan suara Pemilu 2024 kian dekat.
Namun demikian, gagasan tersebut ditolak Nasdem, sesama anggota Koalisi Perubahan. Partai besutan Surya Paloh itu meminta Demokrat tak menekan-nekan soal deklarasi cawapres.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengingatkan, salah satu poin piagam kerja sama pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan memberi mandat pada Anies selaku bakal capres untuk memilih bakal cawapresnya sesuai lima kriteria yang telah ditentukan.
“Saya berharap semua parpol itu konsisten dengan pernyataannya, karena Anies ini sedang tidak mencari wakil kepala desa, tapi mencari wakil presiden,” kata Ali pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).
Bersamaan dengan itu, Ali mempertanyakan sikap Demokrat yang ia nilai tak konsisten. Di satu sisi, Demokrat mendesak percepatan deklarasi cawapres.
Namun, di sisi lain, partai bintang mercy tersebut tak pernah mengangkat Anies dalam baliho atau materi sosialisasinya.
Ali bahkan menuding desakan ini sebagai ancaman dari Demokrat yang hendak hengkang dari Koalisi Perubahan jika AHY tak dipilih jadi calon pendamping Anies.
“Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil, mau mundur. Bilang saja begitu,” tandasnya.