redaksiharian.com – Keinginan Indonesia untuk memiliki sistem pembayaran tol nirsentuh tanpa setop (multilane free flow/ MLFF ) sempat tersandung konflik internal pada badan usaha pelaksana (BUP) MLFF yakni PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).

Konflik internal ini membuat uji coba MLFF di Tol Bali-Mandara batal dilakukan pada 1 Juni 2023 dan membuat kejelasan penerapan sistem MLFF di Indonesia menjadi abu-abu.

Terjadi Perbedaan Visi

Informasi mengenai konflik internal di badan PT RITS pertama kali diungkapkan oleh Mantan Direktur Utama PT RITS Musfihin Dahlan.

Musfihin mengatakan, perbedaan pendapat terjadi antara RITS dengan induk usaha asal Hungaria yakni Roatex Ltd. Zrt.

“Jadi ini ada perbedaan visi ini yang sejak Agustus lalu kami sudah mencoba mencari solusi ternyata sampai detik ini tidak bisa (mencapai kata sepakat),” ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta , Selasa (30/5/2023).

Mulanya kedua belah pihak sepakat sistem MLFF yang diterapkan di Indonesia akan menyesuaikan dengan kondisi Indonesia dan teknologi MLFF tidak menyebabkan badan usaha jalan tol (BUJT) kehilangan pendapatannya sepersen pun.

Namun karena terjadi perubahan manajemen perusahaan, pihak Hungaria memutuskan untuk melakukan di luar kesepakatan awal tersebut. Induk usaha di Hungaria bersikukuh agar sistem dan teknologi MLFF yang akan diadopsi di Indonesia haruslah sama persis dengan yang sudah diterapkan di Hungaria sejak 2013.

Namun RITS menolak keputusan tersebut lantaran tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Terlebih teknologi MLFF yang dibuat Hungaria saat ini hanya mampu menangkap 80 persen kendaraan yang melintas sehingga dikhawatirkan 20 persen sisanya dapat menimbulkan kerugian bagi BUJT.

Sedangkan Roatex Ltd. Zrt menganggap masalah kerugian itu bisa diatasi melalui kepolisian. Pasalnya di Hungaria, saat terjadi pelanggaran pembayaran tol dapat diurus oleh kepolisian.

Namun hal ini dinilai Roatex Indonesia tidak menjawab permasalahan kerugian yang ditimbulkan sistem MLFF kepada BUJT.

Menurutnya, Roatex Ltd. Zrt tidak memahami kondisi ini karena di negara tersebut pembayaran jalan tol ditanggung oleh pemerintah bukan swasta atau BUJT.

“Kawan-kawan Hungaria harus memahami situasi, lingkungan, perilaku, daripada masyarakat Indonesia tidak bisa disamakan dengan di Eropa yang memang semua sudah tertib. Di kita masih banyak pengemudi yang pelat nomornya bisa diumpetin, dan lain-lain, ini contoh perilaku yang belum bisa kita ikuti. Ini kan tidak bisa kita abaikan perilaku itu,” jelasnya.

Perbedaan pendapat inilah yang membuat Musfihin dicopot dari posisi Direktur Utama PT RITS bersama dengan Direktur RITS Peter Ong.

Induk usahanya mengganti Musfihin dengan Attila Keszeg sebagai Direktur Utama RITS dan Orozs Gyula sebagai Direktur RITS.

“Jadi sekarang direksi dari RITS dua-duanya Hungaria, tidak ada Indonesianya. Ini karena masalah ini, karena kita menolak terus,” ucapnya.

Oleh karenanya, Musfihin tidak dapat memastikan kelanjutan proyek MLFF dengan Hungaria. Meskipun dia berharap pemerintah dapat mewujudkan MLFF dapat diterapkan di Indonesia walaupun dengan cara lain.

Pasalnya, Roatex Indonesia pun sudah berupaya bernegosiasi dengan induk usaha di Hungaria agar uji coba dan masa transisi bisa dilaksanakan dengan tetap menggunakan gerbang tol. Namun, pihak Roatex Ltd. Zrt tetap tidak setuju dengan usulan tersebut.

Musfihin bilang, saat ini keputusan untuk melanjutkan kerja sama penerapan MLFF di Indonesia berada di pemerintah Indonesia.

“Apakah ini bisa terlaksana tahun ini atau tahun depan? Saya kira seperti disampaikan tadi, kalau visinya tidak ketemu ya mungkin akan tertunda. Kapan itu bisa (dilaksanakan)? Ya sampai hari ini kami dari BUP (badan usaha pelaksana) terutama dari pihak Indonesia sudah minta kepada kontraktor untuk menyampaikan timeline yang baru tapi sampai hari ini tidak disampaikan oleh mereka,” tukasnya.

Pembelaan Manajemen PT RITS yang Baru

Pernyataan Musfihin tersebut langsung dibantah oleh manajemen PT RITS yang baru. Direktur RITS Gyula Orosz mengatakan, proyek ini masih akan tetap berjalan meski ada sedikit keterlambatan dari jadwal.

“Proyek ini terus berjalan, dengan hubungan yang erat dengan BPJT serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Tentu saja ada sedikit keterlambatan dalam jadwal, tetapi di satu sisi ini normal dalam proyek-proyek besar seperti ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/5/2023).

Gyula menjelaskan, penggunaan teknologi dalam sistem MLFF yang dibuat telah melewati proses adaptasi dengan lingkungan dan keadaan lokal Indonesia.

“Kami mempertimbangkan kondisi lokal, tetapi itu adalah salah satu masalah di mana ada beberapa individu yang tidak mau menerima pengalaman Hungaria dalam bidang ini, dan dalam teknologi ini,” jelasnya.

Gyula menegaskan, berdasarkan hal ini dapat dikatakan RITS sangat tertarik untuk bekerja sama dengan pemerintah dan kontraktor Indonesia untuk menyelesaikan proyek MLFF sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Selain itu, menurut Gyula, pergantian manajemen RITS merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh setiap perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan menilai dan merasa perlu melakukan penyegaran direksi.

“Jadi sungguh hal yang normal dengan adanya pergantian direksi. Kami sejak awal sudah mencoba berkomunikasi dengan Bapak Musfihin tapi beliau tidak menerimanya,” tuturnya.

Nasib Proyek MLFF di Indonesia

Lalu bagaimana kelanjutan nasib proyek MLFF di Indonesia? Meski PT RITS mengklaim proyek tetap berlanjut sesuai kesepakatan, namun tidak adil rasanya jika tidak mendengar jawaban dari pemerintah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memastikan, skema transaksi tol non-tunai nirsentuh tanpa setop (MLFF) di jalan tol tetap dilanjutkan.

“Ya lanjut terus, itu kan (masalah) internal saja,” papar Basuki kepada media dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Rencana pelaksanaan MLFF pertama yakni di Jalan Tol Bali Mandara mulai 1 Juni 2023 juga akan tetap diteruskan.

“Targetnya Juni ini kalau masih bisa dikaji lagi, kita teruskan saja,” imbuh Basuki.

Sementara menanggapi persoalan Key Performance Indicator (KPI) PT RITS sebagai BUP MLFF, pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait sanksi bila ada pengguna jalan tol yang melanggar hingga bagaimana MLFF diterapkan.

Basuki juga menepis kabar PT RITS yang ingin menerapkan MLFF sama persis dengan yang diterapkan di Hungaria.

“Kalau enggak (sesuai dengan KPI), ya enggak dikerjakan. Ini kan sudah dikerjain, tinggal dicoba,” tegas Basuki.