redaksiharian.com – TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi Pilpres mendatang dinilai pakar hukum tata negara dapat mempengaruhi ketata negaraan.
Sebab Jokowi dinilai kerap mengendorse bakal calon presiden pilihannya menggunakan fasilitas negara.
Misalnya, saat Ganjar Pranowo diajak naik pesawat Kepresidenan usai diresmikan sebagai bakal calon presiden PDIP.
“Gimik apa yang sedang dipakai, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, kalau dia tahu ada seseorang jadi calon presiden, mestinya dia tidak mau berbuat formil ketatanegaraan kita, baik naik pesawat presiden, ketemu dan segala macam untuk menunjukkan saya mendukung orang ini,” ujar Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari dalam Seminar Refleksi Tengah Tahun: Cawe-cawe Demokrasi pada Minggu (11/6/2023).
Sebagai petugas partai, Feri menilai bahwa Jokowi wajar tidak netral.
Namun sebagai Presiden RI, Jokowi tak semestinya menunjukkan ketidak netralan itu di hadapan publik.
Sikap cawe-cawe Jokowi pun disebut Feri sudah berlebihan.
“Tidak netral sepenuhnya, yes. Mana ada orang partai politik. Tetapi dia tidak boleh menunjukkan sikap keberpihakan, apalagi berlebihan. Dan bagi saya presiden ini cukup berlebihan,” ujarnya.
Sikap cawe-cawe ini pun dinilai Feri sudah mengkhawatirkan. Sebab, Jokowi dianggap tengah membangun rute cawe-cawe tersebut dengan menyertakan instrumen negara.
Satu di antaranya, posisi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipegang oleh adik iparnya sendiri.
“Kita curiga, kenapa ketua mahkamah konstitusi harus adik ipar presiden? Jauh sebelum senior saya ke MK, kita sudah bicara bagaimana membuat Mahkamah Konstitusi itu independen. Sebab lembaga ini akan mengoreksi kerja kerja politik dari pemerintah dan DPR,” katanya.
Sebagai informasi, cawe-cawe yang dilakukan Jokowi pertama kali terungkap saat pertemuan dengan para pemimpin redaksi (Pemred) media massa.
Pihak istana pun membenarkan adanya cawe-cawe.
Namun ditegaskan bahwa cawe-cawe Jokowi dimaksudkan agar Pemilu 2024 berjalan dengan demokratis.
Selain itu, cawe-cawe juga dimaksudkan agar presiden selanjutnya dapat meneruskan kebijakan-kebijakan Jokowi .
“Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Senin, (29/5/2023).
Jokowi Dinilai Tak Cerminkan Sosok Negarawan gegara Cawe-cawe Soal Pilpres 2024, PKS: Bukan Tugasnya
Privacy Policy
We do not collect identifiable data about you if you are viewing from the EU countries.For more information about our privacy policy, click here
Jokowi Dinilai Tak Cerminkan Sosok Negarawan gegara Cawe-cawe Soal Pilpres 2024, PKS: Bukan Tugasnya
Bukan Jokowi, Panda Nababan: Ketum Parpol Koalisi Pemerintah-lah yang Cawe-cawe soal Pilpres 2024
Pengamat Ungkap Dampak Negatif Cawe-cawe Jokowi, Netralitas hingga Kekuasaan Berlebihan
Buntut Cawe-cawe Pilpres 2024, Denny Indrayana Kirim Surat Terbuka dan Minta Presiden Jokowi Dipecat
Jokowi Tegaskan Tetap Cawe-cawe: Kewajiban dan Tanggung Jawab Moral Saya sebagai Presiden
Ganjar Bela Jokowi soal Cawe-cawe di Pilpres: Beliau Punya Hak Politik, Jangan Diartikan Intervensi
Taiwan Waspadai Patroli Udara Tiongkok saat Melintasi Perbatasan, China, Ini Demi Kedaulatan
Di usung PSI Jadi Wali Kota Depok, Puan Maharani Ajak Kaesang Bertemu, Masuk PDIP Yuk
Sebut Kecurangan Pemilu 2024 Semakin Masif Jelang Hari H, Ray Rangkuti: Kualitas Demokrasi Menurun
Tak Ada Kamar Barokah untuk Jemaah Haji, M Anshari: Kami Tak Akomodir, Silahkan Atur Sendiri!
Pengamat Sebut KPP Demokrat, Nasdem dan PKS Ibarat ‘Kawin Paksa’, Buntut Kisruhnya Bacawapres Anies
PDIP Serius Ajak Demokrat KERJA SAMA di Pilpres 2024, Puan Bakal Temui AHY, Bagaimana Nasib Anies