redaksiharian.com – Adi pun membeberkan alasannya seperti Demokrat dan PKS melabeli sebagai partai oposisi.

Sehingga, kata Adi, ketika ada tawaran untuk bergabung ke koalisi yang beranggotakan partai pro pemerintah, Demokrat dan PKS enggan untuk bergabung karena sudah melabeli partainya sebagai oposisi.

Adapun pernyataan Adi menanggapi terkait bakal cawapres Anies Baswedan yang tidak kunjung diumumkan sehingga justru menimbulkan kisruh antara Demokrat dan Nasdem.

“Sejak awal kalau mau jujur, Koalisi Perubahan ini adalah (dibentuk) terpaksa karena sudah tidak ada opsi-opsi untuk pindah ke lain hati.”

“Demokrat itu sudah menyatakan dirinya sebagai kelompok oposisi yang anti Jokowi. Begitupun dengan PKS yang rasa-rasanya memang iman politiknya bergabung dengan pemerintah,” ujarnya pada kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored dikutip, Minggu (11/6/2023).

Alhasil, Adi pun menganggap keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh KPP ‘tidak menyentuh tanah’.

Dia pun mengambil contoh terkait kandidat cawapres yang dianggap olehnya tidak nyaman jika berdampingan dengan Anies tetapi tetap dimunculkan.

“Idealnya, Anies misalnya mencari cawapres yang overall mampu memenuhi kriteria yang sudah dibangun. Padahal kalau kita hitung rata-rata, sekian nama yang dimunculkan (sebagai cawapres) oleh Nasdem dan Anies adalah mereka-mereka yang sangat kelihatan tidak mau menjadi pendamping Anies,” jelasnya.

Secara spesifik, Adi pun mencontohkan bahwa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa sebenarnya tidak mau dan tak nyaman ketika dikaitkan dengan pencawapresan bersama Anies.

Selain itu, sambungnya, banyak tokoh lain yang enggan untuk berdampingan dengan Anies seperti mantan Panglima TNI, Andika Perkasa; Menko Polhukam, Mahfud MD; hingga Menparekraf, Sandiaga Uno yang sejatinya juga pernah bersama Anies saat menjadi orang nomor satu dan dua di DKI Jakarta.

Dengan deretan penolakan tersebut, Adi pun menyarankan bahwa hal paling realistis yang harus diambil oleh KPP untuk menjadi cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat , Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Jadi satu-satunya (cawapres Anies) sebenarnya, secara realistis, supaya yang ideal dari poros Perubahan ini, kakinya nyentuh ke tanah adalah AHY.”

“Tanpa AHY, poros ini nggak bisa maju. Jadi kadang Nasdem dan Anies ini agak kurang sadar bahwa untuk nyalon presiden 2024 ini harus menggenapi ambang batas presiden 20 persen. Ini kan kutukan politik yang nggak gampang,” jelasnya.

Sehingga, Adi menilai jika AHY tidak disandingkan sebagai cawapres, maka pencalonan Anies sebagai capres di 2024 langsung berakhir.

Saling Tuding Demokrat-Nasdem soal Cawapres Anies

Seperti diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali sempat menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies .

“Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur. Bilang saja begitu,” ujar Ali.

Ia mengatakan, jika Demokrat tidak berniat demikian, maka seharusnya partai berlambang mercy itu bisa mensosialisasikan Anies sebagai bakal calon presiden (capres) sejak saat ini.

Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies.

“Terus terang saya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat, kader Partai Demokrat memasang foto Anies, kecuali fotonya AHY,” katanya.

Tudingan tersebut pun dibalas oleh Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat , Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @Andiarief pada Jumat (9/6/2023).

Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY.

Andi pun balik bertanya ke NasDem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY.

“Menurut Mat Ali (Ahmad Ali) gertakan Demokrat hanya untuk memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies dan akan cabut dari koalisi bisa membuat kita berbalik tanya pada beliau. Jika Anies memilih AHY apakah Nasdem akan cabut dari koalisi?” tulis Andi Arief.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Hasanudin Aco)

Artikel lain terkait Pilpres 2024

Pendeknya Masa Kampanye Jadi Alasan Demokrat Desak Anies Segera Umumkan Cawapres: 75 Hari Tak Cukup

Privacy Policy

We do not collect identifiable data about you if you are viewing from the EU countries.For more information about our privacy policy, click here

Pendeknya Masa Kampanye Jadi Alasan Demokrat Desak Anies Segera Umumkan Cawapres: 75 Hari Tak Cukup

Hubungan Demokrat-NasDem Makin Panas Buntut Kisruh Cawapres Anies, Pengamat: Internal Saling Jegal

Anies Baswedan bakal Umumkan Sendiri Nama Cawapres Pilihannya: Sosoknya Sesuai Harapan Rakyat

Respons Jubir Anies soal Desakan Deklarasi Cawapres: Tunggu Hari Baik, Bolanya di Anies Baswedan

Nasdem Tuding Demokrat Paksa AHY Jadi Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024, Demokrat Buka Suara!

Koalisi Perubahan PANAS, Demokrat Disebut Paksa AHY Cawapres, Sempat Diminta NasDem Tak Cawe-cawe

3 Capres Tak Berani Tolak UU Cipta Kerja, Partai Buruh Ancam Tak akan Beri Dukungan di Pilpres 2024

Balas Ungkapan Jokowi, Ganjar Pranowo Sebut Jokowi Kalah di Beberapa Gegara ‘Stempel PKI’

Jadi Figur Cawapres Primadona di Pilpres 2024, Pengamat Sebut Erick Thohir Konsisten Pro Rakyat

Sempat Viral dan Sebut DPR sebagai ‘Penghianat Rakyat’, Eks Ketua BEM UI Kini Ikut Nyaleg

Kaesang Pangarep Siap jadi Wali Kota Depok, Politisi di Kota Depok Berlomba-lomba Beri Dukungan

Sempat Ditertibkan Satpol PP, Kini PKL di Kawasan Puncak Bogor Kembali Bermunculan dan Penuhi Jalan