redaksiharian.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan bahwa cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan berarti memberikan dukungan kepada salah satu pihak calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) pada pemilu nanti.
” Cawe-cawe kan bukan cawe-cawe untuk memberikan dukungan kepada siapa, tapi untuk menciptakan iklim demokrasi berjalan lebih baik dan tidak melanggar peraturan apa pun,” kata Pramono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Dia membantah bahwa cawe-cawe yang dilakukan Jokowi adalah mendukung atau meng-endorse tokoh tertentu dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Enggak. Enggak. Presiden enggak akan meng-endorse,” tambahnya.
Pramono mengatakan, cawe-cawe yang dilakukan Jokowi justru bermakna positif. Dari pernyataan cawe-cawe itu, Pramono mengatakan, Jokowi ingin Pemilu 2024 berjalan jujur, aman dan transparan.
“Ya jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kebetulan secara langsung di depan pemimpin redaksi beliau menyampaikan cawe-cawe untuk hal yang positif artinya pelaksanaan pemilunya berlangsung transparan, terbuka,” ujar dia.
Selain itu, Pramono juga membantah bahwa cawe-cawe Jokowi diartikan sebagai Kepala Negara akan ikut campur dalam hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurutnya, Jokowi justru ingin pemilu berlangsung adil dan program-program ke depan bisa berlangsung dengan baik, salah satunya Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Bukan cawe-cawe kemudian untuk memengaruhi hasil pemilu. Sama sekali enggak. Cawe-cawe itu menciptakan pemilunya berlangsung dengan baik, dan apa yang menjadi keinginan beliau untuk hilirisasi tetap berlanjut,” tutur Pramono.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah pemimpin redaksi (pemred) mengungkapkan bahwa Jokowi mengaku bakal ikut campur atau cawe-cawe dalam Pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara.
Hal ini disampaikan oleh para pemred seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore kemarin.
“Untuk kepentingan negara, tadi Presiden bilang cawe-cawe. Cawe-cawe untuk kepentingan negara,” kata Pemred Harian Kompas Sutta Dharmasaputra, seusai peetemuan, dikutip dari Kompas.id.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan bahwa Indonesia hanya diberi kesempatan satu kali untuk menjadi negara maju, yakni dalam kurun waktu 13 tahun ke depan, dan hal itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan nasional ke depan.
“Republik Indonesia hanya diberi waktu 13 tahun ke depan. Kalau bisa melompat, bisa jadi negara maju,” kata Sutta, mengutip pernyataan Jokowi.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyatakan, cawe-cawe Presiden dilakukan untuk kepentingan pemilu yang demokratis.
“Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam pemilu, konteksnya adalah, Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil,” ujar Bey, Senin malam.
“Kedua, Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat,” kata dia.
Selanjutnya, kata Bey, Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih.
Bey pun memastikan bahwa Jokowi akan menerima dan menghormati apapun hasil pilihan rakyat pada Pemilu 2024.
“Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Presiden juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya,” ujar Bey.