redaksiharian.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan pihaknya masih menunggu data-data dari PT INKA (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait perlu tidaknya impor KRL bekas dari Jepang. Ia berujar, tidak ingin mengambil keputusan tanpa data.

“Dari Kementerian BUMN kita lihat dari dua titik. Satu, INKA-nya sendiri kuat tidak memproduksi yang sesuai kebutuhan peningkatan dari pada kereta api di Indonesia? Yang kedua, saya minta PT KAI merevisi data-data pascacovid. Karena kalau kita bicara data covid, itu KAI masih menggunakan data konservatif,” ujarnya usai acara Indonesia-China SmartCity di Shangri-La, Jakarta Selatan, Kamis (25/5/2023).

Lebih lanjut, beberapa waktu lalu, pihaknya dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Perindustrian telah melakukan rapat untuk sinkronisasi data terkait kapasitas produksi kereta yang dapat dilakukan INKA dan jumlah penumpang KRL.

Tidak tanggung-tanggung, pihaknya mengusulkan untuk memberikan suntikan dana kepada PT INKA apabila memang sanggup memproduksi kebutuhan KRL.

“Nah salah satunya yang kita usulkan, kalau ingin ada percepatan pengadaan dari pada gerbong yang diproduksi INKA, kita sendiri akan mengusulkan tambahan suntikan modal di tahun 2024,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan untuk bisa impor KRL bekas diperlukan satu kali lagi rapat terakhir dengan Luhut. Harapannya kegiatan itu bisa dilakukan tahun ini.

“Mungkin kalau kita mulai di bulan ini mungkin enam bulanan ya, kita harapkan jadi sebelum akhir tahun atau akhir tahun kita bisa tambah trainset, ada beberapa ruas yang memang sekarang sangat padat,” kata pria yang akrab disapa Tiko itu ditemui di Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).

“Saya perlu satu kali rapat lagi dengan Pak Menko Marves (untuk persetujuan impor darurat KRL bekas. (Kepastiannya dari Menko Marves) iya, tapi harusnya si oke lah,” tambahnya.

Sebelumnya impor KRL bekas terhalang oleh hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak merekomendasikan. Kini Kementerian BUMN sudah mendapatkan lampu hijau.

“Kita sudah jelaskan ke BPKP dan BPKP pada dasarnya setuju selama ada plan antara impor dulu, nanti kemudian kita retrofit yang masih ada, dan kemudian 2025 produksi dari INKA,” bebernya.

Tiko mengungkapkan rencana impor KRL bekas sebagai jangka pendek untuk menunggu produksi trainset baru oleh PT INKA yang ditargetkan baru rampung pada 2025.