redaksiharian.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Semarang memberikan kemudahan perizinan untuk mendorong masuknya investor, terutama dari kawasan ASEAN dan Asia ke Kota Semarang.
“Investasi PMA (penanaman modal asing) meningkat dibandingkan tahun lalu. Sebagian besar dari kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara,” kata Kepala DPM PTSP Kota Semarang Widoyono di Semarang, Rabu.
Sejumlah investor asal ASEAN yang berinvestasi di Kota Semarang, di antaranya dari Malaysia, Singapura, dan Vietnam, sementara lainnya dari kawasan Asia Timur, seperti Jepang, China, dan Korea.
Diakui Widoyono, kemudahan perizinan itu memang dilakukan seiring dengan keketuaan Indonesia 2023 yang diharapkan mampu semakin mendorong investor untuk menanamkan modalnya, khususnya di Kota Atlas.
“Untuk investasi baru, ada di antaranya perusahaan dari Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Mereka sebagian besar bergerak di bidang perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata,” katanya.
Menurut dia, kemudahan perizinan menyambut investasi didukung dengan berbagai kebijakan, seperti insentif investasi, yakni reduksi pengurangan pajak daerah bagi investor yang berinvestasi.
“Ada juga fasilitas akses jalan, dan sebagainya. Itu semua diatur secara teknis dalam perwal (peraturan wali kota). Bahkan, ada pendampingan perizinan sampai selesai. Kami berikan juga,” katanya.
Namun, kata dia, investasi PMA secara keseluruhan memang hanya menyumbang kurang dari 10 persen, sebab yang dominan tetap perusahaan PMDN(penanaman modal dalam negeri) dan UMKM.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa upah minimum kota (UMK) Semarang juga relatif kompetitif dibandingkan kota-kota besar lainnya, seperti Jakarta dan Surabaya sehingga mampu menarik investor.
“Ya, di kota-kota besar lainnya kan UMK-nya lebih tinggi, sudah Rp4 juta, di Semarang ini masih Rp3 juta. Artinya, dari sisi tenaga kerja ini jadi kelebihan untuk menarik investasi,” katanya.
Di sisi lain, kata dia, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu juga terus mendorong perusahaan lokal dan sektor UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya agar bisa bersaing, setidaknya di pasar ASEAN.
“Untuk kualitas produk industri terus didorong agar bersaing. Jadi, secara kebijakan Bu Wali terus mendorong industri-industri untuk meningkatkan kualitas produknya,” pungkas Widoyono.