redaksiharian.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan kajian pembangunan kereta gantung sebagai solusi mengatasi kemacetan di jalur utama Puncak , yang mencakup wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Kepala Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kemenhub Gunung Hutapea, mengatakan sebelumnya pihaknya sudah melakukan sejumlah kajian terkait solusi mengatasi macet di jalur Puncak yang terjadi setiap hari terutama saat libur akhir pekan.
“Kami berkoordinasi dengan kementerian lain termasuk Komisi V DPR untuk menyampaikan solusi kemacetan di jalur Puncak dan kereta gantung salah satu solusi yang sudah kami sampaikan dan mendapat respons cukup baik,” kata Gunung dikutip dari Antara, Rabu (24/5/2023).
Kajian tersebut, ungkap Gunung, akan lebih dimatangkan bersama Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan terkait anggaran yang dibutuhkan dalam membangun kereta gantung yang lokasinya akan berada di wilayah Bogor dan Cianjur.
Tidak hanya kereta gantung, pihaknya juga mengajukan solusi lain untuk mengatasi macet di jalur utama Puncak, seperti pelebaran jalan, penataan simpang, membangun jalan bebas hambatan atau Jalan Tol Jagorawi-Caringin tembus Gunung Mas.
“Cianjur merupakan salah satu pusat perekonomian di Jawa Barat yang banyak dikunjungi warga terutama wisatawan dari wilayah Jabodetabek, karena banyaknya destinasi wisata yang terdapat di dalamnya, sehingga solusi macet di kawasan Cianjur harus segera diputuskan,” katanya.
Sejumlah usulan tersebut, tutur Gunung, sudah dilakukan kajian transportasi dari bidang sarana, prasarana dan keselamatan.
Menurut dia, pihaknya akan berkolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait dan memberi rekomendasi pada Menteri Perhubungan untuk mengoptimalkan lalu lintas di jalur Puncak.
“Baketrans akan memberikan rekomendasi paling tepat dan akan dievaluasi ke depannya, saat ini yang akan dievaluasi adalah jalur mulai Bogor sampai Puncak-Cianjur. Setelah dikaji beberapa alternatif termasuk kereta gantung, nantinya tim Baketrans, PUPR, dan Komisi V DPR akan membahas lebih detail,” katanya.